Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
NGANJUK –
Polres Nganjuk Polda Jatim dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kejuaraan Off-Road National Championship Seri I Tahun 2025 yang digelar di Bukit Cinta, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Sabtu (24/5).
Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dan dihadiri langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si, Ketum IOF,Irjen Pol. (Purn) Drs. Sam Budigusdian, M.H, Ketua Pengda IOF Jatim, Kombes Pol. Sumardji, dan Kapolres Nganjuk,AKBP Hendri Noveri Santoso serta para PJU Polda dan Polres Nganjuk.
Dari kalangan pemerintahan tampak hadir Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi dan Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, Ketua DPRD Nganjuk,Tatit Heru Tjahyono dan Forpincam Loceret, serta komunitas Ngajiro Nganjuk.
Kapolres Nganjuk AKBP Hendri Noveri Santoso, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan ini.
“Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta, kami harap kegiatan seperti ini bisa rutin digelar di Nganjuk,” kata AKBP Hendri.
Menurutnya kejuaraan ini tidak hanya mengangkat potensi pariwisata dan olahraga otomotif, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memberikan hiburan dan edukasi bagi warga sekitar.
Sebagai bentuk kontribusi sosial, panitia juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada warga.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang juga turut melakukan sesi ekshibisi menyusuri sirkuit Bukit Cinta dengan kendaraan off-road.
“Event ini kami laporkan kepada Bapak Kapolda dan beliau mengapresiasi, bahkan beliau berkenan menjajal langsung sirkuit Bukit Cinta ini,” ujar AKBP Hendri.
Ketua Pengda IOF Jawa Timur Kombes Pol. Sumardji, S.I.P. mengungkapkan bahwa lokasi Bukit Cinta sangat layak untuk dijadikan arena off-road.
“Kami sengaja memilih Bukit Cinta karena potensinya luar biasa. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari berbagai provinsi yang turut meramaikan event ini,” ungkap Kombes Sumardji.
Ia menambahkan bahwa IOF Jatim berkomitmen mendorong pelaksanaan event yang lebih besar di masa mendatang.
“Tahun ini kami akan kembali menggelar kegiatan yang lebih meriah di lokasi ini. Kami juga mohon maaf apabila pelayanan panitia belum maksimal, mengingat ini adalah kegiatan perdana setelah dua tahun vakum,” tuturnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahyono juga menyampaikan dukungan dari lembaga legislatif.
“Kami atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan siap mendukung penuh kegiatan serupa ke depan. Nganjuk memiliki banyak lokasi potensial untuk off-road,” ujarnya.
Dengan terlaksananya kejuaraan secara tertib, aman, dan lancar, Polres dan Pemkab Nganjuk berharap event ini menjadi agenda rutin tahunan yang memperkuat sinergi komunitas otomotif, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Daniel/Yunus
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")