Terasistana.id,Jakarta
Jember –
Suasana semangat dan kebersamaan terasa di lahan pertanian seluas kurang lebih 700 meter persegi di Dusun Krajan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Hari itu, Kapolres Jember AKBP Bobby Adhimas Condro Putra, S.H., S.I.K., M.Si., turun langsung ke sawah untuk ikut panen raya jagung sekaligus menanam benih jagung baru bersama warga dan para pejabat terkait. Sabtu, (24/5/2025)
Acara ini juga dihadiri oleh Waka Polres Jember Kompol Ferry Dharmawan, S.Psi., S.I.K., Kepala Bulog Jember M. Ade Saputra, jajaran PJU Polres Jember, Forkopimcam Wuluhan, Ketua HKTI Jember Moh. Soleh, seluruh kepala desa se-Kecamatan Wuluhan, serta perwakilan dari berbagai instansi.
Sebelumnya, jagung yang dipanen hari ini ditanam sekitar tiga bulan lalu. Setelah panen, kegiatan berlanjut dengan penanaman jagung baru secara simbolis, dilanjutkan kunjungan ke tempat penggilingan jagung dan UMKM binaan Polsek Wuluhan.
Kapolres Jember menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.
“Ini salah satu bentuk nyata dukungan kita pada petani dan sektor pertanian. Harapannya, pertanian di Jember bisa makin maju dan mandiri,” ujar AKBP Bobby.
Sementara itu, Kepala Bulog Jember, M. Ade Saputra, juga memberikan kabar baik. Ia menyampaikan bahwa hasil panen dari warga akan ditampung dan dibeli oleh Bulog.
“Kami siap menampung hasil panen ini. Ini juga bagian dari komitmen Bulog untuk mendukung petani lokal dan menjaga stok pangan,” katanya.
Dengan suasana penuh keakraban, kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat, tapi juga menunjukkan bahwa gotong royong bisa membawa manfaat besar untuk ketahanan pangan daerah.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
