Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
23/05/2025.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menangani dampak gempa bumi 6,3 magnitudo di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu pada Jumat dini hari,termasuk mempercepat pendataan kerusakan dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
“Presiden sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Tim reaksi cepat sudah dikerahkan ke wilayah terdampak,”kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers di Jakarta,pada Jumat (23/05/2025).
BNPB mencatat,gempa yang berpusat di laut pada kedalaman 80 kilometer tersebut memiliki mekanisme sesar naik (intraslab) yang meskipun dalam, tetap menimbulkan guncangan signifikan di sejumlah wilayah pesisir Provinsi Bengkulu.
Hingga Jumat siang,tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan. Namun,gempa menyebabkan kerusakan pada 140 unit rumah serta sejumlah fasilitas umum di Kota Bengkulu,Kabupaten Bengkulu Tengah,Bengkulu Utara,dan Kabupaten Seluma. Kerusakan bervariasi dari ringan hingga berat.
“Rinciannya,50 rumah rusak di Kota Bengkulu,dua rumah dan satu unit PAUD di Bengkulu Tengah,serta 8 rumah roboh di Kelurahan Betungan. Selain itu, terdapat dua sekolah,satu masjid, satu kantor camat,dan satu balai pertemuan yang rusak,” ujar Abdul.
Untuk mendukung penanganan awal, BNPB menyalurkan bantuan logistik tahap pertama berupa 200 paket sembako,50 tenda keluarga, 100 selimut,100 matras,50 velvet, serta makanan siap saji. Satu tenda pengungsian dan satu tenda posko juga didirikan di lokasi terdampak.
“Langkah darurat ini dilakukan sambil menunggu hasil kaji cepat di lapangan. Jika diperlukan,akan dibuka dapur umum dan pos pengungsian tambahan,”tambahnya.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama BPBD setempat juga telah menurunkan tim ke lokasi terdampak dan mendirikan posko di wilayah-wilayah kritis.
Gubernur Bengkulu turut meninjau lokasi terdampak bersama pejabat terkait beberapa jam pascagempa untuk memastikan pendataan kerusakan berlangsung cepat akurat dan laporan lengkap akan disampaikan setelah seluruh tim kaji cepat selesai bekerja di lapangan.
Untuk itu,kata dia,BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa susulan,dan meminta warga tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi demi mencegah kepanikan.
Git/rilis
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
