Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
14/05/2025.
TNI Angkatan Udara mengerahkan depalan pesawat KT-1B Wong Bee untuk mengikuti Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) 2025 di Langkawi,Kedah,Malaysia. Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. Arif Mustofa,M.M.,CGRE.,melepas keberangkatan Jupiter Aerobatic Team (JAT),di Wing Udara I Lanud Halim Perdanakusuma,Jakarta,pada Selasa (13/05/2025).
Sebelum keberangkatan,seluruh personel menerima briefing dari Letkol Pnb Ferdian Habibi dan pembekalan dari Dankodiklatau. Dalam arahannya, Dankodiklatau menekankan pentingnya kesiapan fisik,mental,serta budaya safety dalam setiap pelaksanaan misi.
Dankodiklatau juga menyampaikan pesan dari Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono,S.E.,M.M.,agar tetap menjaga safety serta reputasi dan nama baik TNI AU di mata dunia.
Selain delapan pesawat KT-1B Wong Bee,dua pesawat Hercules juga diberangkatkan sebagai Team Advance dan Team Support untuk mendukung kebutuhan logistik dan teknis JAT selama mengikuti LIMA 2025.
Setelah pengarahan,acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta keberangkatan tim JAT ke Langkawi melalui rute HLM-SMH-RSN/R. Rombongan dijadwalkan tiba di Langkawi International Airport pada Rabu (14/05/2025).
Dalam perjalanan menuju Langkawi, JAT sempat singgah di Palembang dan disambut Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang Kolonel Pnb Zulfikri Arif Purba,S.Sos.,MS. (NSSS)., kemudian melanjutkan penerbangan ke Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru,untuk melakukan pengisian bahan bakar.
Kedatangan JAT di Pekanbaru disambut oleh Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris,M.M.Pol.,M.M.O.A.S. Setelah pengisian bahan bakar selesai,JAT melanjutkan perjalanan menuju Lanud Soewondo,Medan sebelum akhirnya tiba di Langkawi esok.
Delapan pesawat KT-1B Wong Bee tersebut akan diterbangkan oleh 16 personel,termasuk Marsma TNI Toto Ginanto,S.T.,M.A.P.,M.Han.,sebagai Supervisor,Kolonel Pnb Frando L.H. Marpaung sebagai Mission Commander,dan Letkol Pnb Habibi (Jupiter 1/Flight Leader) beserta formasi lengkap Jupiter 1 hingga 7, Safety Officer,VCP,serta tim Public Relation.
Acara pelepasan JAT ini dihadiri oleh Pangkoopsud I Marsma TNI Muzafar, S.Sos.,M.M.,Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi,M.Han.,Danwing Udara I Kolonel Pnb Benny Aprianto,S.M., Dirum Kodiklatau Marsma TNI Sri Duto Dhanisworo,S.A.P.,M.Si.,serta sejumlah pejabat TNI AU lainnya.
Git/Dispenau
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
