Terasistana.id,Jakarta
Jawa Timur
Jember –
Menyambut panen raya, pemerintah Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kebupaten Jember, menggelar selamatan tumpeng bersama masyarakat.
Kegiatan yang bertajuk Festival Parade Sedekah Bumi dan Gunungan ini, digelar selama dua hari mulai Sabtu (10/5/2025) sampai Minggu (11/5/2025). dan diakhiri dengan Sholawat bersama.
Ratusan warga memadati rute arak-arakan. Bahkan mereka juga ikut berkeliling desa “mengawal” gunungan sedekah bumi tersebut.
Arak-arakan Gunungan Sedekah Bumi dalam rangka. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Atas limpahan hasil panen tahun ini.
Pantauan Media Teras Istana.Id. Ratusan orang dengan mengenakan pakaian adat Jawa memadati lapangan. Selanjutnya, beberapa orang tampak memulai prosesi tari pengarak topeng sebagai simbol pengusir hama, sambil memainkan alat musik
Hal itu diungkapkan Ary Wahyudi, petinggi Desa Lampeji
Ia mengatakan, kegiatan ini rutin terlaksana setiap tahun sebagai wujud syukur masyarakat atas berhasilnya panen petani, Menurutnya, upacara ini sebagai wujud syukur warga akan hasil panen yang melimpah.
“Selamatan tumpeng ini sebagai simbol rasa syukur masyarakat Desa Lampeji,”
Selain sebagai bentuk rasa syukur akan hasil panen, upacara tumpeng merupakan simbolisasi dalam mewujudkan visi misi mataram. Di mana yang pertama adalah, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawulo gusti dan memayu hayuning bawana.
Ary Wahyudi yang biasa dipanggil Mas Ary menambahkan upacara tersebut terus dipertahankan masyarakat Desa Lampeji untuk melestarikan dan mengenalkan kearifan lokal, khususnya bagi generasi milenial.
“Karena itu kedepannya (Upacara Parade selamatan Desa) akan terus dilaksanakan,”Jelas Mas Ary.
Ia mengaku senang dan mengapresiasi masyarakat yang mau melestarikan kearifan dan budaya lokal.
Dirinya, juga mendoakan dengan adanya acara selamatan ini membuka rejeki masyarakat Lampeji.
“Semoga rejekinya bertambah. Kesehatannya juga bertambah. Jangan lupa sedekahnya,”pungkasnya.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
