Terasistana.id, Jakarta
Garut,-
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri kegiatan Seni Ketangkasan Domba Garut (SKDG) Piala Gubernur 2025 yang berlangsung di Pamindangan Arlamba, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Sabtu (3/5/2025).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan SKDG Piala Gubernur 2025 ini. Beliau menyampaikan amanat dari Gubernur Jawa Barat terkait rencana pembangunan stadion keterampilan domba di Kabupaten Garut.
Bupati menekankan dua aspek penting dari kegiatan ini. Pertama, aspek ekonomi, di mana domba Garut merupakan salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, domba Garut adalah jati diri masyarakat Garut, karena memelihara domba merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun.
“Tadi saya tanyakan ada 12 kriteria yang bisa menunjukkan salah satu kebagusan domba. Jadi, domba itu bukan hanya dilihat dari bagaimana kriteria mengadukan kepalanya dengan lain. Itulah satu dosa kecil dari banyak kriteria dan jangan sampai berpikir bahwa ini adalah eksploitasi terhadap binatang, sama sekali tidak. Dilihat dari aspek keindahan, kerapihan, proporsi, gerakan, serta ini merupakan suatu yang diharapkan,” jelas Bupati.
Ia berharap kegiatan ini berjalan aman, nyaman, dan tertib, serta memberikan kesan menarik bagi para peserta, terutama yang berasal dari luar Garut, sehingga mereka berkenan kembali untuk menyaksikan keindahan dan kehebatan domba Garut di masa mendatang.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Agung Suganda, menyambut baik dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Garut atas penyelenggaraan kontes ini. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan amanat Kementan Nomor 36 Tahun 2006 tentang Sistem Pembibitan Ternak Nasional, yang mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan, mendorong, dan memfasilitasi kontes bibit serta pameran ternak.
“Ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Kabupaten Garut, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar drh. Agung.
Ia menambahkan bahwa kontes ini sangat mendukung dan merupakan bentuk apresiasi bagi para peternak dan pembudidaya domba Garut yang terus menghasilkan bibit unggul. Domba Garut, sebagai plasma nutfah asli Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian tahun 2011, merupakan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Kabupaten Garut.
Dirjen PKH berkomitmen agar seni ketangkasan domba Garut semakin dikenal tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di Indonesia bahkan mancanegara.
Ia berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan sehingga keberadaan domba Garut terus dapat disaksikan.
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, melaporkan bahwa kegiatan SKDG ini merupakan salah satu upaya pelestarian kebudayaan dan sumber daya genetik domba Garut.
“Dengan pertemuan hari ini merupakan ajang silaturahmi para peternak domba se-Jawa Barat, bahkan ada beberapa peserta yang dari luar Jawa Barat. Ini juga membahas terkait pembibitan, cara pemeliharaan domba, dan merupakan ajang bagi mereka untuk bertukar pikiran serta berdiskusi terkait dengan perkembangan domba Garut,” jelas Beni Yoga Gunasantika.
Kegiatan SKDG Piala Gubernur 2025 ini diselenggarakan selama dua hari, Sabtu dan Minggu (3-4 Mei 2025), dengan partisipasi yang luar biasa.
Ia berharap kegiatan ini dapat membantu perekonomian di Jawa Barat dan Kabupaten Garut, serta mewujudkan rencana pembangunan stadion domba Garut yang lebih representatif.
BG
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
