Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dr. Hj. Sriatun Subandi, Ketua DWP Kabupaten Sidoarjo, serta pengurus GOW dan Perwosi Kabupaten Sidoarjo, menerima kunjungan rombongan istri Bupati/Wali Kota se-Bakorwil III Malang. Kegiatan Pertemuan dan Silaturahmi TP PKK, DWP, GOW, dan Perwosi tersebut digelar di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, pada Senin (28/04/2025).
Dalam sambutan selamat datangnya, Wakil Bupati Mimik Idayana menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan mengaku bangga dapat hadir di tengah-tengah pertemuan rutin organisasi wanita yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali ini. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan keluarga.
“Kesejahteraan keluarga adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui forum ini, kita bisa saling belajar, mempererat kerja sama, berbagi pengalaman, dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program kerja organisasi wanita. Organisasi wanita memiliki peran penting dalam pembangunan di berbagai bidang,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, dr. Hj. Sriatun Subandi, juga menyampaikan laporan kegiatan TP PKK, DWP, GOW, dan Perwosi kepada Koordinator Bakorwil III Malang, Prof. Dr. Asihining Kustanti Asep Kusdinar. Ia menjelaskan bahwa seluruh program kerja telah berjalan sesuai rencana, meskipun masih terdapat beberapa isu utama dan strategis yang perlu mendapat perhatian lebih, salah satunya adalah penguatan ekonomi masyarakat.
“Penguatan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama gerakan PKK dan organisasi wanita lainnya, mengingat sektor ini sangat krusial dalam menunjang kehidupan masyarakat, terutama setelah sektor kesehatan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap pengembangan UMKM, khususnya yang melibatkan perempuan, kegiatan ini juga dijadwalkan mengunjungi Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Tanggulangin.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari program penguatan ekonomi dalam mendukung program Pemerintah Daerah, yang turut difasilitasi oleh Disperindag dan Dekranasda,” tambah Sriatun.
Sementara itu, Koordinator TP PKK, DWP, Perwosi, dan GOW Bakorwil III Malang, Prof. Dr. Asihining Kustanti Asep Kusdinar, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan fasilitas yang telah disiapkan sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Ia menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan momentum penting untuk melanjutkan kolaborasi yang sempat tertunda karena penyelenggaraan Pilkada.
“Saya bangga kegiatan ini akhirnya bisa kembali terlaksana. Kita bisa mempererat sinergi untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah,” katanya.
Prof. Asihining juga memperkenalkan bahwa Bakorwil III Malang beranggotakan 10 kabupaten/kota, yakni Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Surabaya, serta Kabupaten dan Kota Blitar.
“Kami hadir di sini sebagai pendamping kepala daerah, berjalan seiring untuk membantu dan menjadi mitra dalam pembangunan,” ujarnya.
Selain kunjungan ke BPIPI, dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Sidoarjo juga menampilkan berbagai hiburan, seperti Tari Simapor oleh SLB-B DWP Sidoarjo, Line Dance oleh Camat dan para Ketua TP PKK Kecamatan, Senam Hip Hip Heart oleh Klub Jantung Remaja (KJR), serta peragaan busana oleh Guk dan Yuk Sidoarjo yang menampilkan karya desainer lokal Yan Kurin dan House of Qamira.
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
