Terasistana.id, Jakarta
SIDOARJO –
Perumda Delta Tirta Sidoarjo berhasil mencatatkan prestasi di kancah nasional dengan meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2025. Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Raffles, Jakarta, Senin, 28 April 2025.
Pada ajang bergengsi tersebut, Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn., dianugerahi sebagai TOP Pembina BUMD 2025 atas peran aktifnya dalam mendorong penguatan BUMD di daerah. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Delta Tirta, Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.M.T, dinobatkan sebagai TOP CEO BUMD 2025. Tak hanya itu, Perumda Delta Tirta Sidoarjo juga sukses meraih predikat BUMD Bintang 5 (Unggul/Luar Biasa).
Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan yang solid, kepemimpinan yang efektif, penerapan manajemen yang selaras dengan visi perusahaan, serta kemampuan melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh insan Perumda Delta Tirta. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan,” ungkap Dwi Hary Soeryadi.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder, khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pelanggan yang terus mendukung langkah-langkah Perumda Delta Tirta.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mewakili Bupati Sidoarjo, turut memberikan apresiasinya. Menurut Fenny, prestasi ini membuktikan bahwa BUMD di Sidoarjo mampu bersaing di tingkat nasional dengan kinerja yang membanggakan.
“Ini adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, inovasi, dan sinergi yang kuat, BUMD kita mampu menunjukkan performa terbaik. Saya berharap untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Fenny.
Fenny juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. “Kita harus terus berbenah, tidak boleh puas hanya dengan satu pencapaian. Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga inovasi dan kolaborasi menjadi kunci keberlanjutan,” tambahnya. (*)
Tommi – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
