Terasistana.id,Jakarta
JEMBER –
Ketua DPRD Jember, H Ahmad Halim, M.Sos, menerima kunjungan silaturahmi dari Kapolres Jember yang baru AKBP Bobby Adimas Condroputra, S.H, S.I.K, M.Si, yang di dampingi Wakapolres, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Intel dan Kanit Pidter, pada Senin (21/4/2025).
Kunjungan mantan Kapolres Lamongan tersebut disambut hangat oleh Ketua DPRD Jember, H Ahmad Halim yang didampingi Wakil Ketua DPRD Widiarto, S.S. Ahmad Halim di ruang kerjanya.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan silaturahmi ini sebagai bentuk komitmen bapak Kapolres Jember yang baru untuk membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak termasuk DPRD Jember,” ungkap Ahmad Halim.
Ketua DPRD Jember menyampaikan harapannya agar kunjungan tersebut awal sinergi yang semakin baik antara DPRD Jember dan Polres Jember Polda Jatim dalam mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Kerja sama yang erat antara legislatif dan kepolisian sangat penting, terutama untuk menghadapi berbagai tantangan di masyarakat seperti menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan,” kata Ahmad Halim.
Politikus Gerindra tersebut juga menambahkan, pihaknya tentu siap mendukung langkah – langkah yang diambil Polres Jember Polda Jatim dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Terlebih, keamanan dan stabilitas adalah fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Jember.
“Harapan kami, komunikasi ini tidak hanya berhenti disini, tetapi terus berlanjut dalam bentuk kolaborasi nyata di lapangan,” tambah Ahmad Halim.
Ahmad Halim berharap, dengan kepemimpinan AKBP Bobby A. Condroputra, Polres Jember Polda Jatim semakin solid dalam menjaga keamanan, dan sinergi dengan DPRD dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami percaya, dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif, Jember akan menjadi daerah yang aman, maju dan sejahtera,” tutupnya.
Sementara itu, AKBP Bobby Adimas Condroputra mengatakan selain memperkuat jalinan sinergitas bersama TNI dan lembaga pemerintah di Kabupaten Jember, ia juga akan melakukan pendekatan dengan semua elemen masyrakat.
Menurutnya jalinan sibergitas dan soliditas sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Termasuk nanti tokoh agama, ulama,tokoh masyarakat tentu akan kami rangkul untuk bersama – sama memelihara Kamtibmas di Jember ini,” ujar AKBP Bobby.
Seperti diketahui, AKBP Bobby A. Condroputra yang sebelumnya sebagai Kapolres Lamongan ini telah dilantik sebagai Kapolres Jember oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs Nanang Avianto,M.Si pada tanggal 14 April 2025 di Gedung Mahameru Polda Jatim.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
