Terasistana.id, Jakarta
Jawa Timur
KOTA MALANG –
Polresta Malang Kota Polda Jatim melaksanakan Bakti Kesehatan (Bakkes) bersama Yayasan Anak Bangsa serta komunitas sosial Masive Amal Jakarta di Kampung Tematik Warna-Warni, Jodipan, Kota Malang.
Sebanyak 54 warga Kampung Warna – warni tampak antusias mendapatkan layanan kesehatan gratis, mulai pengecekan tekanan darah (tensi), konsultasi medis, serta pemberian obat dan vitamin secara cuma-cuma.
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono melalui Kasidokkes Polresta Malang Kota, drg. Akhmadi P, MMRS menjelaskan bahwa Bakkes ini salah satu bentuk kepedulian Polri dalam hal ini Polresta Malang Kota Polda Jatim terhadap kesehatan masyarakat.
“Kami ingin meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pemukiman padat yang memiliki daya tarik wisata seperti Kampung Warna-Warni,” ujar Kasidokkes Polresta Malang Kota, Selasa (15/4).
drg. Akhmadi menambahkan Dokkes Polresta Malang Kota Polda Jatim hadir untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, tujuannya tidak hanya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penyakit, tapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan.
“Pemeriksaan kesehatan ini juga bertujuan sebagai langkah preventif guna mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi dan penyakit degeneratif lainnya yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat,” terang drg. Akhmadi.
Selain pemeriksaan tensi, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung dengan tenaga medis.
Jika ditemukan indikasi gangguan kesehatan, warga langsung diberikan obat maupun vitamin secara gratis untuk menunjang proses penyembuhan maupun pencegahan.
“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga hadir dalam aspek sosial dan kemanusiaan, termasuk bidang kesehatan,” tambah drg. Akhmadi.
Seluruh rangkaian bakti kesehatan ini dilaksanakan secara profesional oleh tenaga medis dari Sie Dokkes Polresta Malang Kota Polda Jatim, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga farmasi.
“Tenaga medis juga dilibatkan untuk memastikan pelayanan berjalan optimal,”terangnya.
Polresta Malang Kota terus berkomitmen memberikan layanan Prima sekaligus membantu masyakarat di wilayah Kota Malang, sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat dalam segi kemanusiaan.
Bakti Kesehatan Polresta Malang Kota diharapkan menjadi inspirasi sekaligus pemicu semangat hidup sehat.
Terlebih, kawasan Kampung Warna-Warni yang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan Kota Malang ini juga perlu mendapatkan perhatian dari sisi kesejahteraan dan kesehatan warganya.
Daniel AS – Red
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")