PIJAR 98: Teror Kepala Babi Operasi False Flag untuk Jatuhkan Prabowo
Terasistana.id Jakarta – Situasi politik Indonesia akhir-akhir ini memanas sehubungan dengan pembahasan dan pengesahan RUU TNI. Dimotori oleh beberapa organisasi masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap RUU TNI, situasi kemudian bergulir dengan aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa tempat.
Dalam situasi panas tersebut, ada peristiwa yang menghentak publik yaitu teror kepada majalah Tempo. Teror diawali dengan pengiriman kepala babi yang sudah terpotong telinganya, berlanjut dengan pengiriman bangkai tikus tak berkepala.
Dalam rilis kepada media, aktivis reformasi 1998 Sulaiman Haikal menilai teror terhadap majalah Tempo tidak mungkin terjadi dengan mudah dan dilakukan secara amatiran. Teror kepada majalah Tempo pasti dilakukan oleh suatu kelompok profesional dengan bayaran tinggi, mengingat resiko yang juga tinggi ketika melakukan teror terhadap media sekelas grup Tempo.
“Perbuatan teror ini pastinya didorong oleh tindakan nekad yang luar biasa. Kenekadan semacam ini bisa muncul ketika sebuah entitas yang selama ini menikmati berbagai previlage mulai terancam eksistensinya akibat koreksi yang dilakukan pemerintah” tegas Sulaiman Haikal Ketua Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi 1998 (PIJAR 98).
Haikal menjelaskan, tindakan tegas pemerintah itu bisa ditelusuri ke belakang yaitu pemberantasan korupsi dan kartel migas yang selama ini menikmat keuntungan kotor dan merugikan negara melalui praktek mark up, dan merugikan rakyat melalui pengoplosan minyak. Besar kerugian yang diderita negara dan rakyat Indonesia ditengarai hingga ratusan bahkan tembus seribu trilyun rupiah.
“Nah, mereka dengan kekuatan finansialnya melakukan pembalasan kepada pemerintahan Prabowo melalui tindakan-tindakan subversif berupa operasi false flag teror kepada majalah Tempo. Operasi ini bertujuan ingin membuat kesan di masyarakat seakan-akan teror itu dilakukan oleh pemerintah, lebih spesifik Pak Prabowo. Seolah pemerintahan Prabowo anti kritik dan berwatak militeristik” analisa Haikal.
Target teror pun dipilih majalah Tempo yang selama ini kritis kepada pemerintah. “Dan jangan lupa, majalah Tempo juga sering menurunkan laporan investigasi mengenai praktek kartel oligarki minyak ini. Jadi operasi teror ini membidik dua target sekaligus, majalah Tempo dan Prabowo yang sudah merugikan bisnis kotor mereka”.
Tujuan dari operasi teror ini tentu saja ingin menjatuhkan citra pemerintahan Prabowo. Dalam situasi demo-demo mahasiswa yang marak akhir-akhir ini, tindakan teror kepala babi ini mendompleng situasi, seolah menyiram bensin agar tercipta eskalasi di luar kendali hingga bisa menjatuhkan pemerintahan Prabowo, tutup Haikal.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
