Terasistana.id, Jakarta
Sidoarjo –
Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS) menjadi salah satu dari 17 stadion sepak bola yang selesai direnovasi oleh pemerintah pusat. Pada Senin sore (17/3), Presiden RI Prabowo Subianto datang ke Stadion GDS untuk meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion yang tersebar di Indonesia secara bersamaan. Peresmian tersebut dipusatkan di stadion kebanggaan warga Sidoarjo.

Presiden RI Prabowo mengatakan bahwa Stadion Gelora Delta Sidoarjo merupakan salah satu stadion di Indonesia yang memiliki standar internasional. Hal tersebut diakui langsung oleh FIFA setelah melakukan inspeksi terhadap renovasi dan pembangunan 17 stadion di Indonesia, termasuk Stadion Gelora Delta Sidoarjo.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita dapat meresmikan 17 stadion berstandar internasional yang telah diinspeksi FIFA dan dinyatakan memenuhi syarat FIFA,” ucapnya.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa keberhasilan dalam merenovasi 17 stadion ini menjadi semangat bersama untuk kemajuan olahraga di Tanah Air. Semangat tersebut tidak akan berhenti sampai di sini. Dalam dua atau tiga tahun ke depan, ia berjanji akan menambah jumlah stadion sepak bola yang maju dan modern.
“Dalam dua atau tiga tahun mendatang, kita akan menambah, mungkin 17 stadion lagi atau 20 stadion lagi. Semua kabupaten pada akhirnya harus memiliki stadion yang baik. Itu sasaran kita, insyaallah akan tercapai,” ucapnya.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa tim sepak bola yang hebat tidak hanya lahir dari negara yang kaya. Banyak negara miskin, terutama di Afrika, yang mampu meloloskan tim nasionalnya ke Piala Dunia. Namun, dengan tekad dan semangat yang kuat, cita-cita untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia dapat terwujud. Ia pun berkomitmen untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional. Klub-klub amatir akan didorong menjadi klub yang lebih kompetitif, serta setiap sekolah diharapkan memiliki lapangan sepak bola yang layak.
“Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu cita-cita kita,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyambut baik renovasi Stadion GDS yang kini berstandar FIFA. Ia menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas olahraga seperti ini akan membawa semangat tersendiri bagi peningkatan prestasi olahraga di Sidoarjo, khususnya sepak bola. Pemkab Sidoarjo akan terus berupaya memperbaiki fasilitas lapangan sepak bola yang dimiliki desa-desa, serta mendorong perkembangan Sekolah Sepak Bola (SSB).
“Tadi disampaikan bahwa di setiap desa harus ada lapangan. Di Sidoarjo sendiri, minimal satu kecamatan memiliki enam hingga tujuh lapangan. Nantinya, pemerintah daerah akan membantu meningkatkan fasilitas tersebut. Anak-anak kita yang bergabung dengan SSB juga akan kita dorong agar berprestasi di tingkat nasional, bahkan internasional,” ucapnya.
Tommi-Jatim








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



