Terasistana.id, Jakarta
*Naskah Berita Diskominfo*
No.489/43/NB/35.79.404/2025
Rabu, 05 Maret 2025
*Batu, Diskominfo* –
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Safari Ramadan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, Shodaqoh di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Rabu (5/3/2025). Kegiatan ini adalah salah satu dari rangkaian acara Safari Ramadan yang merupakan kolaborasi antara Baznas Provinsi Jatim dengan Baznas Kota Batu.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur, Ali Maschan Moesa, Wali Kota Batu, Nurochman, Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, Sekretaris Daerah Kota Batu, Zadim Effisiensi, Kepala Kementerian Agama Kota Batu, Machsun Zain, Ketua Baznas Kota Batu, Abu Sufyan, serta Ketua MUI Kota Batu, Abdullah Thohir.
Selain melakukan pembagian santunan kepada 500 anak yatim, nantinya juga akan ada penyaluran bantuan langsung kepada 1.402 kaum duafa di 24 desa dan kelurahan se-Kota Batu, bantuan kepada 122 orang disabilitas, pemberian 500 bingkisan kepada pegawai Non-ASN di lingkungan Pemkot Batu, pemberian beasiswa kepada 16 orang, penyaluran bantuan kepada 12 lansia sebatang kara, serta bantuan pelaku UMKM untuk 5 orang.
Ketua Baznas Kota Batu, Abu Sufyan, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan kesempatan yang baik pada momen Bulan Ramadan untuk dapat lebih meresapi makna berbagi kepada sesama.
“Santunan kepada 500 anak yatim ini merupakan bentuk komitmen dari Baznas Kota Batu, bekerja sama dengan Baznas Provinsi Jatim, untuk dapat menyalurkan bantuan kepada anak yatim di Kota Batu bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan, yang diharapkan dapat memberi keberkahan dan pahala yang berlipat ganda bagi kita semua,” ujar Abu Sufyan.
Ketua Baznas Provinsi Jatim, Ali Maschan Moesa, menjelaskan bahwa Safari ramadan ini merupakan bentuk kerja sama dengan seluruh Baznas di seluruh kota/kabupaten di Jatim dengan harapan agar penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jatim dengan lebih tepat dan cepat. Ia berharap kegiatan yang bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
“Kerja sama antara Baznas Provinsi Jatim dan Baznas di tingkat kota dan kabupaten di provinsi Jatim adalah wujud dari kolaborasi kami sebagai Lembaga Pemerintah non-struktural dalam menjalankan fungsi dan peran untuk menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh secara optimal kepada masyarakat,” ungkap Ali Maschan Moesa.
Wali Kota Batu, Nurochman, dalam sambutannya, mengapresiasi Baznas Provinsi Jatim yang melakukan kolaborasi dengan Baznas Kota Batu dalam menyalurkan dan mendistribusikan apa yang telah dikumpulkan oleh Baznas kepada warga Batu yang berhak mendapatkan zakat infaq dan sodaqoh.
“Rangkaian Safari Ramadan yang berfokus pada penyaluran dan pendistribusian bantuan kepada warga yang berhak dan membutuhkan zakat, infaq dan shodaqoh adalah bentuk usaha yang optimal dari Baznas. Apalagi pada momentum Bulan Ramadan ini, merupakan waktu yang ideal untuk berbagi terhadap sesama terutama anak yatim. Para pengusaha dan pejabat dan siapapun yang ada kelonggaran rezeki mari berbagi kepada Baznas Kota Batu, agar Baznas Kota Batu dapat menjangkau setiap elemen masyarakat yang membutuhkan. Mari kita sukseskan apa yang menjadi program Baznas Kota Batu,” kata Nurochman.
Ia juga berharap semoga ke depannya, kegiatan dari Baznas ini dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dengan lebih baik dan lebih luas lagi.
“Tentunya kegiatan positif ini harus dipublikasikan secara masif melalui berbagai media agar membawa dampak yang lebih baik lagi dalam menggugah warga yang memiliki kemampuan untuk terus berbagi terhadap sesama melalui Baznas,” pungkas Nurochman.
(Sumber berita Diskominfo Kota Batu: Hasan, Hadi, Dhani, Ari)
SUD
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
