Terasistana.id, Jakarta – Jelang 80 tahun Indonesia merdeka, Prabowo menyampaikan kebanggaannya bangsa ini memiliki bank emas.Hal itu menurutnya menjadi capaian tersendiri lantaran Indonesia memiliki cadangan emas terbesar keenam di dunia.
“Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang sudah bekerja keras untuk mencapai hari ini, saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak dalah lebih dari empat tahun, takdir saya bahwa saya yang meresmikannya.” Ucap Prabowo pada pidatonya saat meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, Rabu (26/02/2025).
Atas diresmikannya bank emas ini, Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada mantan presiden ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) yang telah menginisiasi program tersebut.
Ia mengaku, hanya mendapatkan rezeki untuk meresmikan bank emas, yang juga dirancang sejumlah menteri era Jokowi. Prabowo pun menegaskan, beberapa menteri-menteri tersebut kini membantunya di kabinet merah putih.
“Sekali lagi saya harus ucapkan terima kasih pak Jokowi harusnya. Ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, Presiden sebelumnya harusnya di hadirkan, besok saya akan ketemu pak Jokowi Saya akan minta maaf, minta maaf pak Jokowi,” ucap Prabowo.
“Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri bapak, padahal menteri-menteri bapak banyak yang saya pakai juga. Kalau sudah timnya bagus, ya kenapa harus diganti, gitu loh. Boleh gak?”. Sambung Prabowo dengan disambut tawa para tamu yang hadir.
Prabowo pun mengibaratkan timnas yang kadang harus ganti pelatih atau manager baru. Sementara pemainnya yang bagus dan konsisten bermain tetap di pakai pelantih baru.
“Manager boleh diganti, kalau timnya pemainnya masih bagus, ya pakai terus, asal kuat kan begitu, hehe. Kalau nggak kuat ya boleh mundur, gitu kan ? Tapi kayanya masih kuat nih,” pungkasnya.







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)




