TERASISTANA.ID, JAKARTA – Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar), Brigadir Jenderal TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla., mewakili Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menghadiri acara Bedah Buku bertajuk “Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan” yang diselenggarakan di Gedung Balai Kartini, Jl. Gatot Soebroto Kav. 37, Jakarta Selatan. Sabtu (22/02/2025).
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Republik Indonesia Drs. Febrian Alphayanto Ruddyard M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut Indonesia yang melimpah sebagai solusi strategis untuk mencapai swasembada pangan.
Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali , S.E., M.M., M.Tr. Opsla, yang turut hadir pada acara tersebut, memberikan pesan melalui bedah buku ini, diharapkan akan ada sinergi antara berbagai pihak dapat terjalin lebih erat dalam memanfaatkan potensi maritim Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan. Kasal juga mengapresiasi atas penulisan buku ini sebagai langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor maritim, serta untuk menambah ilmu pengetahuan secara luas dalam bidang potensi maritim untuk swasembada pangan seperti tema yang diangkat dalam bedah buku tersebut.
Buku dengan judul Potensi Maritim Untuk Swasembada Pangan ditulis oleh Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI Edwin Rajo Mangkuto, S.H., M.Han., M.H., Alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) Tahun 1991.
Sementara nara sumber diantaranya Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) ke 25 Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P. dan
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DAA, DEA.
Acara bedah buku yang bertujuan untuk mengkaji peran sektor maritim dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional diikuti berbagai kalangan, diantaranya akademisi, praktisi maritim dan perwakilan instansi pemerintah terkait, pejabat Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Perwira Siswa (Pasis) Dikreg Seskoal Angkatan 63 dan Mahasiswa.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
