Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Kebakaran melanda bengkel bubut milik PT Nikitools Rekayasa Mandiri yang berlokasi di Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Sabtu (22/11/2026) pagi.
Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah mesin bubut hangus terbakar serta sebagian bangunan mengalami kerusakan akibat dilalap si jago merah. Luas area yang terdampak diperkirakan mencapai kurang lebih 800 meter persegi.
Berdasarkan laporan kejadian yang dihimpun, api pertama kali diketahui oleh salah seorang karyawan yang melihat kobaran api sudah menyala dari area gudang mesin bubut.
Mendapatkan laporan kebakaran pada pukul 06.51 WIB, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi tiga menit kemudian, tepatnya pukul 06.54 WIB.
Petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 07.10 WIB untuk melakukan upaya pemadaman dan penanganan kebakaran.
Dalam operasi tersebut, sejumlah armada pemadam kebakaran dikerahkan, terdiri dari satu unit dari Marunda Center dengan nomor kendaraan B 9004 FHA, satu unit dari Babelan dengan nomor kendaraan B 9003 FHA, serta mendapat bantuan dua unit armada dari Kota Bekasi.
Dugaan Sementara Akibat Korsleting Listrik
Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Namun, penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Pemilik perusahaan diketahui bernama Topik Rahman, yang bergerak di bidang usaha.
Kebakaran ini menjadi perhatian karena objek yang terbakar merupakan area bengkel dan gudang mesin bubut yang memiliki aktivitas produksi.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai total kerugian materiil maupun kemungkinan adanya korban jiwa atau luka-luka.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bagi para pelaku usaha dan pengelola bangunan industri untuk memastikan instalasi listrik, sistem pengamanan, serta sarana proteksi kebakaran selalu dalam kondisi layak dan berfungsi.
(Redaksi/Terasistana.id)







![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)




