Terasistana.Id, Jakarta
SERANG – Suasana khidmat menyelimuti kawasan bersejarah Masjid Agung Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jumat (20/11/2026). Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mencuri perhatian saat mengumandangkan azan Jumat dari puncak Menara Banten yang menjadi ikon sejarah Kesultanan Banten.
Momen tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja sekaligus silaturahmi religi Kapolri bersama masyarakat di kawasan Banten Lama. Lantunan azan yang menggema dari menara bersejarah itu menyambut kedatangan jemaah yang hendak menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Agung Banten Lama.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolri didampingi Gubernur Banten Andra Soni, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Polda Banten.
Sebelum melaksanakan salat Jumat berjemaah, rombongan terlebih dahulu melakukan ziarah ke kompleks pemakaman para Sultan Banten. Kapolri bersama Gubernur Banten memanjatkan doa di makam Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohhar atau Sultan Haji.
Ziarah tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap para tokoh sejarah Kesultanan Banten yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah dan perkembangan Islam di wilayah Banten.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan meninjau Menara Banten. Di lokasi tersebut, rombongan mendapatkan penjelasan mengenai sejarah, nilai budaya, serta upaya pelestarian peninggalan Kesultanan Banten dari Kasepuhan Kenadziran Kesultanan Banten, Tubagus Muhammad Hasan Fuad.
Puncak kegiatan berlangsung menjelang pelaksanaan salat Jumat. Kapolri naik ke puncak menara dan mengumandangkan azan, menghadirkan suasana religius di tengah kawasan wisata religi yang sarat nilai sejarah tersebut.
Usai mengumandangkan azan, Kapolri bersama masyarakat melaksanakan salat Jumat berjemaah di Masjid Agung Banten Lama.
Selain agenda religi, kunjungan Kapolri ke Kota Serang juga diisi dengan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Pada pagi harinya, Kapolri menghadiri sekaligus meninjau penutupan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Angkatan VII di Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
Program tersebut diikuti sebanyak 502 peserta yang mendapatkan pelatihan keterampilan kerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kemampuan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk memasuki dunia kerja.
Program Poliran merupakan bentuk sinergi kepolisian bersama pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Kunjungan Kapolri di kawasan Banten Lama berlangsung tertib dan khidmat. Kehadirannya disambut antusias oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga yang berada di sekitar kompleks Masjid Agung Banten Lama.
Melalui kunjungan tersebut, agenda silaturahmi religi dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Kapolri di Provinsi Banten.
(drt)










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

