Terasistana.Id, Jakarta
Surabaya – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), kesiapan transportasi dan keselamatan masyarakat mulai menjadi perhatian serius lintas sektor. PT Jasa Raharja bersama Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri melakukan survei lapangan guna memastikan kesiapan jalur transportasi, infrastruktur, personel, hingga sistem pelayanan selama periode libur akhir tahun.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat sekaligus meminimalkan potensi kecelakaan, kemacetan, dan berbagai gangguan keselamatan transportasi selama penyelenggaraan angkutan Nataru 2026/2027.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan menekankan pentingnya kesiapan seluruh simpul transportasi, khususnya jalur-jalur yang diprediksi mengalami peningkatan pergerakan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan transportasi secara terintegrasi menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru.
Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan menyampaikan bahwa peninjauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan sekaligus memastikan kesiapan jalur dan simpul transportasi.
Pemeriksaan juga mencakup kesiapan pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, termasuk proses bongkar muat dan pemberangkatan kapal.
Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Mabes Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis turut menegaskan pentingnya kesiapan personel, koordinasi operasional, serta penerapan pola pengamanan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas maupun gangguan keamanan dan keselamatan selama libur akhir tahun.
Di sisi lain, Direktur Operasional PT Jasa Raharja (Persero), Ariyandi, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memperkuat peran dalam ekosistem keselamatan transportasi nasional.
Menurut Ariyandi, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyelenggaraan perlindungan dasar dan pelayanan kepada korban kecelakaan, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan transportasi.
Ia menyampaikan bahwa kesiapan menghadapi Nataru harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek personel, infrastruktur, sarana transportasi, hingga sistem pelayanan.
“Jasa Raharja berkomitmen untuk terus hadir dalam ekosistem keselamatan transportasi melalui penguatan upaya pencegahan dan perlindungan dasar bagi masyarakat,” ujar Ariyandi, Kamis (19/11/2026).
Melalui survei lapangan tersebut, berbagai potensi kerawanan diharapkan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah antisipasi dapat dipersiapkan secara terukur dan terintegrasi.
Kesiapan infrastruktur, sarana transportasi, personel, serta sistem pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 agar berlangsung aman, lancar, dan terkendali.
Jasa Raharja menilai keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru tidak semata-mata diukur dari kelancaran perjalanan maupun minimnya kemacetan. Lebih dari itu, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sejak perjalanan dimulai hingga tiba di tempat tujuan.
Sinergi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, kenyamanan, dan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan selama momentum libur Natal dan Tahun Baru.
(drt)










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

