Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Kepedulian terhadap persoalan pengangguran tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Polres Metro Bekasi turut mengambil peran dengan membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Kapolri.
Bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dunia usaha, Polres Metro Bekasi menggelar Jobfair di Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut menyediakan 159 kuota pekerjaan untuk 45 jabatan bagi masyarakat pencari kerja.
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WIB itu dipimpin langsung Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo, S.I.K., M.H., didampingi sejumlah pejabat utama Polres Metro Bekasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Hj. Ida Farida, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Semeru, S.H., M.Hum., Dandim 0509 Kabupaten Bekasi Letkol Arm Vicky Harryanto Mamonto, S.E., M.H.I., serta jajaran Forkopimda dan perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
Dukungan juga datang dari kalangan dunia usaha, di antaranya Direktur Marunda Center Dedi Hidayat Kusumapraja, pengelola Marunda Center Basuki, serta perwakilan sejumlah perusahaan, yakni PT Fajar Bahari Nusantara, PT Smart Tbk, PT IRL, PT Tegar Primajaya, dan PT Resto Pangan Utama.
Kegiatan diawali dengan sambutan Bupati Bekasi dan unsur Forkopimda. Jobfair ini menjadi salah satu langkah konkret mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Dengan tersedianya 159 kuota untuk 45 jabatan, diharapkan semakin banyak masyarakat Kabupaten Bekasi memperoleh kesempatan bekerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Bekasi juga berinteraksi langsung dengan pihak perusahaan melalui siaran langsung (live) media sosial. Kapolres menegaskan dukungan Polres Metro Bekasi terhadap program pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan usaha serta penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas perekonomian dan investasi di Kabupaten Bekasi.
Melalui program Poliran, Polres Metro Bekasi berupaya menghadirkan wajah kepolisian yang tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan dunia usaha diharapkan terus berlanjut sehingga semakin banyak peluang kerja terbuka dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Polres Metro Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan kepolisian apabila membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan gangguan kamtibmas melalui Call Center Polisi 110 atau layanan Kepolisian Polres Metro Bekasi di nomor 0811-1939-110.
(Sudarto)











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
