Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
18/11/2026.
Dengan tema “KORPS MARINIR TNI AL Kuat Bersama Rakyat Untuk Indonesia Berdaulat,Adil Dan Makmur”,Marinir TNI Angkatan Laut Gelar ajang Lomba Menembak Insan Media dan Eksekutif Marinir dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Marinir Tahun 2026 bertempat di Lapangan Tembak Jusman Puger,Kesatrian Marinir Hartono,Cilandak, Jakarta Selatan,pada Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Komandan Korps Marinir (Pangkormar) Letjen TNI (Mar) Dr. Endi Supardi,S.E.,M.M.,M.Tr.Opsla., CHRMP.,CRMP.,tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-81 Korps Marinir sekaligus menjadi ajang menguji dan meningkatkan kemampuan menembak para perwira Korps Marinir dari berbagai jenjang kepangkatan.
Dalam sambutannya,Pangkormar menegaskan bahwa lomba menembak bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana pembinaan profesionalisme,mengukur kemampuan,serta membangun mental juara prajurit petarung Korps Marinir.
Pangkormar juga menyoroti pentingnya regenerasi atlet menembak,khususnya di kalangan perwira,sehingga memerintahkan seluruh komandan satuan untuk melaksanakan pembinaan secara terencana,disiplin,dan berkesinambungan sejak tingkat satuan terkecil.
Para perwira diharapkan tidak hanya mampu memimpin dan memberikan perintah,tetapi juga menjadi teladan melalui kemampuan,ketangguhan, serta prestasi di medan kompetisi, baik tingkat nasional maupun internasional. Lebih lanjut,Pangkormar mengajak seluruh peserta menjadikan perlombaan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kemampuan, menjaga kehormatan,dan mengharumkan nama Korps Marinir.
Dengan menjunjung tinggi sportivitas serta mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan selama pelaksanaan lomba,setiap peserta diharapkan mampu menunjukkan ketepatan, disiplin,konsentrasi,dan dedikasi sebagai prajurit Korps Marinir yang profesional dan tangguh.
Pembukaan ditandai dengan tembakan pertama oleh Pangkormar sebagai tanda dimulainya perlombaan.
Git-Red.









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)


