Terasistana.id, Jakarta
KLATEN –
Suara knalpot brong yang bising bukan hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu kesalahpahaman di lingkungan sekitar. Melalui kampanye keselamatan berlalu lintas, Polresta Klaten mengajak para pengendara sepeda motor untuk menggunakan knalpot sesuai standar pabrik dan menghormati kenyamanan pengguna jalan lainnya.
Imbauan tersebut menjadi bagian dari edukasi dalam pelaksanaan Operasi Zebra Candi 2026. Masyarakat diingatkan bahwa tertib berlalu lintas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap rambu dan aturan jalan, tetapi juga bagaimana menggunakan kendaraan tanpa mengganggu orang lain.
Penggunaan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong dapat menghasilkan suara yang jauh lebih keras dibandingkan knalpot standar. Kondisi tersebut dapat mengganggu warga, pengguna jalan, hingga aktivitas masyarakat di sekitar permukiman dan ruang publik.
Kapolresta Klaten Kombes Pol. Ari Cahya Nugraha, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasihumas Polresta Klaten AKP Edi Nugroho, S.Tr.K., S.I.K., mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui penggunaan kendaraan yang sesuai ketentuan.
“Kami mengajak masyarakat menggunakan knalpot standar dan tidak membuat kebisingan yang mengganggu kenyamanan orang lain,” ujarnya.
Operasi Zebra Candi 2026 tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengoptimalkan edukasi dan pencegahan pelanggaran. Pendekatan humanis diharapkan dapat membangun kesadaran pengendara bahwa kebebasan menggunakan kendaraan tetap harus memperhatikan hak dan kenyamanan masyarakat.
Polresta Klaten mengajak para pengendara, khususnya generasi muda, untuk menjadi pelopor tertib berlalu lintas. Menggunakan knalpot standar merupakan salah satu bentuk kepedulian sederhana agar jalan raya dan lingkungan tetap nyaman bagi semua.
Marom/Ch









![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)


