Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Kecelakaan lalu lintas yang diduga merupakan kasus tabrak lari terjadi di Jalan Raya Cabangbungin, Kampung Garon, Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.
Seorang pria pengendara sepeda motor dilaporkan mengalami luka parah pada bagian kepala. Informasi mengenai kondisi korban tersebut disampaikan pihak kepolisian.
Korban diketahui mengendarai sepeda motor Honda jenis skuter matik (matic) berwarna hitam dengan nomor polisi B 5480 KLI.
Hingga berita ini ditulis, identitas korban belum diketahui dan korban sedang menjalani perawatan medis di RSUD Cabangbungin.
NT, seorang warga setempat yang rumahnya berjarak beberapa meter dari lokasi kejadian, mengaku terkejut setelah mendengar teriakan sejumlah anak-anak yang memberitahukan adanya kecelakaan di jalan raya.
NT meminta identitas lengkapnya tidak dipublikasikan. Ia menuturkan bahwa dirinya tidak melihat langsung proses kecelakaan, tetapi keluar rumah setelah mendengar informasi dari anak-anak di sekitar lokasi.
“Kejadiannya tadi habis Magrib. Saya juga kaget, katanya anak-anak ada yang kecelakaan. Lukanya di bagian kepala, sekarang sudah dibawa ke rumah sakit,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolsek Cabangbungin, AKP Alex Chandra, S.H., M.H., membenarkan adanya peristiwa kecelakaan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa korban saat ini sedang menjalani perawatan medis di RSUD Cabangbungin. Identitas korban juga belum diketahui. Untuk sementara, kejadian tersebut diduga merupakan tabrak lari dan penanganan selanjutnya akan dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Polres Metro Bekasi.
Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Raya Cabangbungin. Dugaan keterlibatan kendaraan lain yang belum diketahui keberadaannya masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh petugas.
Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan serta identitas pihak yang diduga terlibat masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan kepolisian.
(C-pes)












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)