Terasistana.id, Jakarta
Jepara –
Puluhan Ribuan batang rokok ilegal disita dalam operasi gabungan Satpol Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satpol PP dan Damkarmat) Kabupaten Jepara bersama Bea Cukai Kudus, TNI, Polri, Diskominfo, serta Bagian Perekonomian Setda Jepara, Senin (16/11/2026). Meski begitu, peredaran rokok tanpa pita cukai masih marak beredar di toko yang ada di Jepara.
Dalam razia tersebut, tim gabungan menyita 67.800 batang rokok ilegal dengan berbagai merek. Penyitaan dilakukan setelah tim ini menyisir sejumlah warung, yang tersebar di wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Jepara.
Kepala Satpol PP dan Damkarmat Kabupaten Jepara, Samiadji mengatakan, dalam operasi gabungan, pihaknya menyita rokok ilegal berbagai merek. Menurutnya, para penjual mengaku, bahwa rokok-rokok ilegal itu didapat dari pedagang yang berkeliling di wilayah sekitar.
“Bersama tim gabungan yang dibagi menjadi empat tim, kita menyita 67.800 batang rokok ilegal. Operasi ini mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Jepara,”katanya saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Disamping menyita rokok ilegal, Samiadji menegaskan telah melakukan edukasi kepada para pedagang, agar tidak lagi menjual rokok-rokok ilegal. Ia berpesan kepada masyarakat, supaya mengonsumsi rokok yang resmi.
Pembinaan juga dilakukan pada salah satu toko yang ada di Jalan Pemuda Jepara, yang biasa dijadikan tempat berkumpul anak-anak sekolah. Satpol PP mengimbau kepada pemilik toko tersebut, supaya tidak menjual pada jam sekolah, karena akan menjadi pemandangan yang kurang baik di tengah masyarakat.
“Kita akan terus menggencarkan operasi rokok ilegal, dan hari ini (16/11/2926) operasi sudah dilakukan sebanyak 102 kali, dan sampai akhir Desember nanti,”jelasnya.
Tata, Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Intelejen dan Penindakan pada Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kudus menjelaskan, selama operasi rokok ilegal di bawah pengawasan Bea Cukai Kudus, baru kali Satpol PP Jepara bersama tim gabungan mendapatkan rokok ilegal sebanyak 67.800 batang dalam satu kali kegiatan.
Disampaikan Tata, dari Januari sampai 16 November 2026, ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Satpol PP Jepara bersama tim gabungan melakukan operasi rokok ilegal. Pihaknya juga sudah menyosialisasikan kepada para pedagang, bila ada pembeli yang mencari rokok ilegal, agar diarahkan ke rokok yang legal saja.
“Operasi Gabungan kali mencatatkan rekor terbanyak dan sepanjang sejarah selama 2026, mendapatkan puluhan ribu batang rokok ilegal. Kepada masyarakat, jika ingin membeli rokok, carilah yang legal, karena pajaknya nantinya juga untuk pembangunan ke masyarakat,”terangnya.
Marom/JPR












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)