Terasistana.Id, Jakarta
KABUPATEN BEKASI – Kondisi membahayakan pengguna jalan terlihat di Jalan Raya Babelan, tepatnya di samping SPBU Babelan–Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Minggu (15/11/2026). Kabel berukuran besar yang menjuntai rendah hingga membentang di tengah jalan membuat pengendara kesulitan melintas.
Keberadaan kabel tersebut bukan hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara kendaraan roda empat dan kendaraan berukuran besar.
Pantauan di lokasi, sejumlah kendaraan terpaksa memperlambat laju bahkan mengalami hambatan karena kabel yang melintang tersebut tidak memungkinkan dilalui kendaraan dengan ukuran tinggi.
Situasi semakin memprihatinkan ketika para pengendara harus turun tangan mengangkat kabel menggunakan kayu maupun bambu agar kendaraan dapat melintas. Kondisi ini membuat arus lalu lintas tersendat dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti jenis maupun pemilik kabel tersebut. Belum dapat dipastikan apakah kabel itu merupakan jaringan listrik milik PLN, jaringan telekomunikasi, atau kabel penyedia layanan internet (WiFi).
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat. Pasalnya, kabel berukuran besar yang menjuntai di badan jalan dapat menimbulkan risiko kecelakaan apabila tersangkut kendaraan, terlebih jika tidak segera ditangani.
Masyarakat berharap instansi terkait maupun pemilik jaringan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi kabel tersebut sebelum terjadi insiden yang membahayakan pengguna jalan.
Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban. Keselamatan pengguna jalan seharusnya menjadi prioritas, bukan menunggu terjadinya kecelakaan.
Sementara itu, para pengendara yang melintas di Jalan Raya Babelan, khususnya di sekitar SPBU Babelan–Kebalen, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan, serta berhati-hati saat melintasi area tersebut.
(drt)








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



