Terasistana.id, Jakarta
Polda Jateng, Kota Semarang |
Polda Jawa Tengah terus memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah dan aktivitas pertambangan mineral dan batubara ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara. Dalam periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, Polda Jateng dan jajaran mengungkap 59 perkara dengan 79 tersangka, dengan estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50.078.766.928.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta pertambangan minerba di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah Kapolres jajaran dan dilaksanakan secara serentak melalui konferensi pers daring di wilayah jajaran Polda Jateng.
Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, 46 perkara merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Pengungkapan dilakukan di puluhan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan mengamankan 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Kapolda menjelaskan, modus yang ditemukan antara lain membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan untuk memperbesar kapasitas penampungan, menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, serta menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum maupun tempat penampungan.
Selain itu, ditemukan pula penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk penimbunan, pengangkutan dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Kapolda.
Sementara itu, dalam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi polisi berhasil mengungkap 6 perkara dan mengamankan 10 tersangka. Polisi juga berhasul mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran serta sejumlah kendaraan yang digunakan dalam aktivitas tersebut.
Modus yang ditemukan di antaranya memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram maupun 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi, kemudian menjualnya kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.
Pada kasus Ilegal Mining, Polda Jateng dan Polres jajaran juga berhasil mengungkap 7 perkara dan mengamankan 8 tersangka. Dari pengungkapan yang dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap dan Kendal tersebut petugas turut mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat.
Kapolda menyebut, aktivitas pertambangan ilegal tersebut antara lain dilakukan dengan menambang tanah uruk, pasir, batu dan batu belah tanpa izin yang sah, termasuk tetap melakukan kegiatan penambangan setelah masa berlaku izin operasi produksi berakhir.
Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan kendaraan dump truk. Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat dan dilanjutkan secara manual pada siang hari untuk menghindari pengawasan.
Atas pengungkapan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan. Untuk perkara pertambangan ilegal, tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sementara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda Jateng menegaskan, pihaknya tidak hanya akan berhenti pada penindakan pelaku di lapangan. Apabila hasil penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi terbukti digunakan untuk kepentingan industri, pihak perusahaan yang menggunakan atau menerima manfaat dari penyalahgunaan tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi. Pihaknya secara konsisten akan terus melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
“Yang dilakukan para pelaku ini adalah menggunakan QR code dan nomor polisi yang diganti-ganti. Mereka bisa berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain,” jelas Gustiar.
Ia mengajak masyarakat untuk turut melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi.
Kapolda Jateng juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta tidak menyalahgunakan barang bersubsidi dalam bentuk apapun.
Masyarakat yang menemukan dugaan penimbunan, pengangkutan ilegal, pengoplosan BBM maupun LPG bersubsidi, serta aktivitas pertambangan tanpa izin, diminta segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar penyalahgunaan subsidi pemerintah bisa kita proses dan akhirnya berujung kepada sasaran. Polda Jawa Tengah dan jajaran berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan subsidi dan pertambangan ilegal demi menegakkan hukum serta melindungi lingkungan untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Kapolda.
Sumber:Humas Polda Jateng
Marom/JPR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
