Terasistana.Id, Jakarta
KABUPATEN BEKASI – Kondisi kabel yang menjuntai rendah dan semrawut di sepanjang Jalan Raya Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan. Keberadaan kabel-kabel yang terlihat tidak tertata tersebut dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan pantauan media di lokasi, Sabtu (14/11/2026), sejumlah kabel terlihat melorot, menjuntai, bahkan saling bertumpuk tidak beraturan. Kabel-kabel kecil yang diduga merupakan jaringan internet atau WiFi tampak semrawut dan berpotensi mengganggu aktivitas lalu lintas.
Kondisi ini bukan sekadar mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor maupun kendaraan yang melintas di kawasan tersebut.
Kabel yang menjuntai terlalu rendah berisiko tersangkut kendaraan, sementara instalasi yang tidak tertata dan tidak terawat perlu diperiksa untuk mengantisipasi potensi bahaya kelistrikan maupun kebakaran apabila terdapat kerusakan atau instalasi yang tidak sesuai standar.
Masyarakat berharap perusahaan penyedia layanan internet maupun pemilik jaringan kabel tidak mengabaikan kondisi tersebut. Pemeriksaan langsung ke lapangan perlu segera dilakukan untuk memastikan seluruh kabel terpasang dengan aman dan tidak membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, pihak terkait juga diharapkan melakukan pendataan serta penertiban terhadap kabel-kabel yang sudah tidak digunakan maupun yang pemasangannya tidak sesuai ketentuan.
Jangan sampai persoalan kabel semrawut ini baru mendapat perhatian setelah menimbulkan korban. Keselamatan masyarakat dan pengguna jalan harus menjadi prioritas.
Hingga berita ini ditulis, diperlukan langkah nyata dari perusahaan pemilik jaringan dan instansi terkait untuk segera mengevaluasi serta membenahi kondisi kabel di Jalan Raya Babelan Kota.
(Redaksi)
Terasistana.id – Suara Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")