Terasistana.Id, Jakarta
KABUPATEN BEKASI – Warga di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dibuat panik setelah menemukan seekor ular sanca beserta telur-telurnya yang bersembunyi di bawah tumpukan barang, Sabtu (14/11/2026).
Mendapat laporan dari warga sekitar pukul 08.05 WIB, tim Pemadam Kebakaran (Damkar) langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan sekaligus evakuasi reptil tersebut.
Danru Hasto bersama personel Damkar segera melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Setelah kurang lebih 30 menit melakukan pencarian, petugas akhirnya menemukan indukan ular sanca beserta telur-telurnya yang tersembunyi di bawah tumpukan barang.
Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati guna menghindari risiko bagi petugas maupun warga sekitar. Keberadaan ular sanca tersebut menjadi perhatian karena berpotensi berkembang biak di lingkungan permukiman.
Danru Hasto menjelaskan, ular beserta telur-telurnya langsung diamankan untuk mencegah potensi ancaman terhadap keselamatan masyarakat.
“Ular dan telur ini kami bawa. Nantinya akan kami serahkan ke habitatnya atau taman pencinta satwa,” jelas Hasto.
Keberhasilan evakuasi tersebut membuat warga yang sebelumnya merasa khawatir kembali tenang. Warga pun mengapresiasi kesigapan petugas Damkar yang merespons laporan dengan cepat.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberadaan satwa liar di sekitar permukiman tidak boleh dianggap sepele. Terlebih, ular sanca yang berada di tempat tersembunyi berpotensi membahayakan apabila tidak segera ditangani oleh petugas berpengalaman.
Damkar Imbau Warga Tetap Waspada
Petugas mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan hewan liar, khususnya di area yang dipenuhi tumpukan barang, semak belukar, saluran air, maupun lokasi yang jarang dibersihkan.
Masyarakat juga diminta tidak mencoba menangkap atau menangani ular secara mandiri. Apabila menemukan hewan liar yang berpotensi membahayakan, segera laporkan kepada petugas Damkar agar dapat dilakukan penanganan secara aman dan tepat.
Kesigapan warga melapor dan respons cepat petugas menjadi kunci mencegah potensi bahaya satwa liar di lingkungan permukiman.
(Sudarto)












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)