Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Ada apa dengan proyek pemeliharaan bangunan gedung dan taman di lingkungan Kantor Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi? Baru memasuki hari kelima pengerjaan, sejumlah kejanggalan mulai menjadi sorotan. Mulai dari tidak terlihatnya papan informasi proyek, kondisi pemasangan paving block yang tampak bergelombang, hingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dipertanyakan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, kualitas pekerjaan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut.
Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga hari kelima pengerjaan belum terlihat papan informasi proyek yang memuat identitas kegiatan. Padahal, informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, dan volume pekerjaan merupakan hal penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara.
Ketiadaan informasi tersebut membuat publik kesulitan mengetahui secara terbuka berapa anggaran yang dialokasikan dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan.
Paving Bergelombang, Mutu Pekerjaan Dipertanyakan
Persoalan tidak berhenti pada transparansi. Hasil pengamatan terhadap pekerjaan taman juga memperlihatkan pemasangan paving block yang permukaannya tampak tidak rata dan bergelombang.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengerjaan, mulai dari kesiapan dasar pemasangan, pemadatan, hingga pengendalian mutu pekerjaan.
Apabila kondisi tersebut merupakan hasil akhir pekerjaan, tentu perlu dilakukan evaluasi teknis sebelum dinyatakan selesai dan diterima oleh pihak yang berwenang.
Sebab, proyek pemeliharaan yang bersumber dari anggaran pemerintah bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan, melainkan harus memenuhi spesifikasi teknis, standar kualitas, dan ketentuan kontrak.
Pengakuan Pekerja: Baru Lima Hari Dikerjakan
Di bagian bangunan, aktivitas pekerja terlihat masih berkutat pada pengupasan cat lama di sejumlah dinding sebelum dilakukan pengecatan ulang.
Salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa kegiatan tersebut baru berjalan selama lima hari. Ia juga menjelaskan pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh timnya.
” Pekerjaan ini baru berjalan lima hari. Kami di sini hanya mengerjakan pengecatan dinding luar dan pemeliharaan bangunan mushola,” ujar pekerja tersebut saat ditemui di lokasi.
Keterangan pekerja itu menambah daftar pertanyaan mengenai ruang lingkup pekerjaan sebenarnya.
Pasalnya, nomenklatur kegiatan tercatat sebagai Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Sukawangi.
Karena itu, diperlukan penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait untuk memastikan apakah pekerjaan yang berlangsung di lapangan telah sesuai dengan perencanaan, rincian anggaran biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak.
K3 Diabaikan? Keselamatan Pekerja Jadi Sorotan
Aspek keselamatan kerja juga tidak luput dari perhatian. Dalam pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pengupasan dinding tanpa perlengkapan pelindung diri yang tampak memadai.
Penggunaan helm keselamatan, masker pelindung debu, rompi keselamatan, dan sepatu kerja perlu menjadi perhatian, terutama dalam pekerjaan yang berpotensi menimbulkan paparan debu maupun risiko kecelakaan.
Penerapan K3 bukan sekadar formalitas administratif. Keselamatan pekerja merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan konstruksi maupun pemeliharaan bangunan.
Jika pengendalian risiko tidak diterapkan secara memadai, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja?
Inspektorat Diminta Turun, Jangan Tunggu Persoalan Membesar
Rangkaian kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pihak Kecamatan Sukawangi, pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, serta instansi teknis terkait.
Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi administrasi, spesifikasi teknis, maupun pertanggungjawaban anggaran.
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau justru menyimpan persoalan yang perlu segera dibenahi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyedia jasa maupun instansi Kecamatan Sukawangi mengenai tidak terlihatnya papan informasi proyek, kondisi pemasangan paving block, kesesuaian item pekerjaan dengan dokumen perencanaan, serta penerapan standar K3.
Pertanyaan publik kini sederhana: berapa nilai anggaran proyek ini, siapa pelaksananya, bagaimana pengawasannya, dan apakah hasil pekerjaan nantinya benar-benar sesuai spesifikasi?
Transparansi penggunaan uang negara bukan pilihan, melainkan kewajiban. Masyarakat tidak boleh hanya diminta percaya, tetapi harus diberikan akses untuk mengetahui dan mengawasi setiap pekerjaan yang dibiayai dari anggaran publik.
Terasistana.id membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak Kecamatan Sukawangi, penyedia jasa, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka
(C-pes)
