Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Ada apa dengan proyek pemeliharaan bangunan gedung dan taman di lingkungan Kantor Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi? Baru memasuki hari kelima pengerjaan, sejumlah kondisi di lapangan mulai menuai sorotan. Mulai dari tidak terlihatnya papan informasi proyek, pemasangan paving block yang tampak bergelombang, hingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dipertanyakan.
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, hingga efektivitas pengawasan terhadap kegiatan yang bersumber dari uang negara.
Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga hari kelima pengerjaan belum terlihat papan informasi proyek yang memuat identitas kegiatan. Padahal, informasi mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, nama penyedia jasa, nomor kontrak, jangka waktu pelaksanaan, dan volume pekerjaan penting diketahui masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
Tanpa informasi tersebut, masyarakat kesulitan mengetahui secara terbuka berapa anggaran yang dialokasikan dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan.
Paving Bergelombang, Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan
Sorotan berikutnya tertuju pada pekerjaan penataan taman, khususnya pemasangan paving block yang berdasarkan pengamatan visual tampak memiliki permukaan tidak rata dan bergelombang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proses pengerjaan, mulai dari kesiapan lapisan dasar, pemadatan, hingga pengendalian mutu pekerjaan.
Jika kondisi tersebut merupakan hasil akhir pekerjaan, pihak pelaksana dan pengawas perlu melakukan evaluasi teknis sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima.
Pasalnya, proyek yang menggunakan anggaran pemerintah tidak cukup hanya mengejar penyelesaian pekerjaan. Kualitas hasilnya juga harus memenuhi spesifikasi teknis dan ketentuan dalam dokumen kontrak.
Pekerja Sebut Baru Lima Hari Berjalan
Di bagian bangunan, sejumlah pekerja terlihat melakukan pengupasan cat lama pada dinding sebelum dilanjutkan dengan pengecatan ulang.
Salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa aktivitas pekerjaan tersebut baru berlangsung selama lima hari. Ia juga menjelaskan pekerjaan yang sedang dilakukan timnya.
“Pekerjaan ini baru berjalan lima hari. Kami di sini hanya mengerjakan pengecatan dinding luar dan pemeliharaan bangunan musala,” ujar pekerja tersebut saat ditemui di lokasi.
Pernyataan itu menjadi salah satu informasi awal mengenai aktivitas pekerjaan di lapangan. Namun, untuk memastikan kesesuaian seluruh kegiatan dengan perencanaan, tetap diperlukan penjelasan dari pihak penyedia jasa maupun instansi terkait.
Termasuk memastikan apakah pekerjaan yang berlangsung telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan dokumen kontrak.
Penerapan K3 Dipertanyakan, Keselamatan Pekerja Jangan Diabaikan
Aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Dalam pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan pengupasan dinding tanpa perlengkapan alat pelindung diri (APD) yang tampak memadai.
Penggunaan helm keselamatan, masker pelindung debu, rompi keselamatan, serta sepatu kerja perlu menjadi perhatian sesuai dengan potensi risiko pekerjaan.
Penerapan K3 bukan sekadar formalitas administratif. Keselamatan pekerja merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelaksana pekerjaan, terutama dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan paparan debu maupun risiko kecelakaan.
Kondisi tersebut patut dievaluasi. Jangan sampai pekerjaan pemeliharaan fasilitas pemerintah justru mengabaikan aspek perlindungan terhadap para pekerjanya.
Inspektorat Diminta Turun, Pengawasan Jangan Sekadar Formalitas
Berbagai kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius pihak Kecamatan Sukawangi, pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, serta instansi teknis terkait.
Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek administrasi, spesifikasi teknis, maupun pertanggungjawaban anggaran.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan, siapa pihak yang melaksanakan pekerjaan, serta sejauh mana pengawasan dilakukan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyedia jasa maupun Kecamatan Sukawangi mengenai tidak terlihatnya papan informasi proyek, kondisi pemasangan paving block, kesesuaian item pekerjaan dengan dokumen perencanaan, serta penerapan standar K3.
Sejumlah pertanyaan pun masih menunggu jawaban: berapa nilai anggaran proyek tersebut? Siapa penyedia jasa pelaksananya? Bagaimana pengawasan dilakukan? Dan apakah hasil pekerjaan nantinya benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis?
Transparansi penggunaan uang negara bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari kewajiban penyelenggara pemerintahan. Masyarakat tidak cukup hanya diminta percaya, tetapi juga berhak memperoleh informasi dan ikut mengawasi pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran publik.
Terasistana.id membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, serta hak jawab kepada pihak Kecamatan Sukawangi, penyedia jasa, PPK, pengawas pekerjaan, maupun instansi terkait demi pemberitaan yang berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.
(C-pes)
