Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Peta kepemimpinan organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi berpotensi mengalami perubahan. Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung pada awal 2027 mendatang bakal menjadi momentum penting untuk menentukan arah organisasi sekaligus membentuk kepengurusan baru.
Rencana tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua APDESI Kabupaten Bekasi, yang akrab disapa Lurah Pitung, Kamis (12/11/2026).
“Jadi, di awal tahun depan baru kita gelar (Musda),” kata Lurah Pitung, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi.
Menurutnya, Musda perlu segera dilaksanakan menyusul adanya sejumlah pengurus sebelumnya yang kini sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penyegaran struktur organisasi agar roda kepengurusan tetap berjalan.
“Saat ini masih konsolidasi dengan para kepala desa terpilih,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses konsolidasi menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda sekaligus membangun komunikasi dengan para kepala desa yang akan menjadi bagian dari dinamika organisasi ke depan.
Selain itu, pihaknya juga terus menjalin koordinasi dengan jajaran pengurus APDESI Provinsi Jawa Barat agar pelaksanaan Musda berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan pengurus Jabar, agar dalam pelaksanaan Musda nanti dapat terlaksana sesuai AD/ART APDESI,” pungkasnya.
Rencana Musda pada awal 2027 tersebut kini menjadi agenda penting bagi APDESI Kabupaten Bekasi. Publikasi lebih lanjut mengenai tahapan, mekanisme pemilihan, serta susunan kepengurusan baru akan menjadi bagian yang menarik untuk dicermati dalam perjalanan organisasi kepala desa tersebut.
(C-pes)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
