Terasistana.id, Jakarta
BEKASI – Momentum Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 dimanfaatkan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Muara Tawar untuk memperkuat semangat pengabdian, meningkatkan profesionalisme, serta menegaskan komitmen menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Indonesia.
Komitmen tersebut tercermin dalam upacara peringatan Hari Listrik Nasional ke-81 yang digelar pada Selasa (27/10/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dengan diikuti Senior Manager UP Muara Tawar, Harmanto, jajaran manajemen, serta seluruh karyawan dan karyawati.
Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, HLN menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang sektor ketenagalistrikan Indonesia sekaligus memperkuat tanggung jawab seluruh insan PLN dalam menopang kebutuhan energi nasional.
Dalam pelaksanaannya, kebersamaan seluruh jajaran menjadi cerminan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan operasional pembangkitan listrik.
Terlebih, keandalan pasokan listrik membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, serta senantiasa mengedepankan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, peran sektor ketenagalistrikan semakin strategis. Listrik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian, pembangunan industri, hingga peningkatan kualitas kehidupan.
Karena itu, setiap proses pembangkitan dan penyaluran energi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan listrik tetap tersedia secara andal, aman, dan berkelanjutan.
Melalui peringatan HLN ke-81 ini, PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar menegaskan tekad untuk terus bertransformasi, memperkuat keandalan pembangkitan, serta membangun budaya kerja yang semakin profesional dan berorientasi pada keselamatan.
Semangat Hari Listrik Nasional diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi terus diwujudkan melalui kerja nyata seluruh insan PLN dalam menghadirkan energi yang menjadi fondasi kemajuan bangsa.
Energi Andal, Indonesia Tangguh!
(Sudarto)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
