Terasistana.id, Jakarta
Minyak jelantah rumah tangga yang biasanya dibuang dimanfaatkan Posyandu Ananda 2, Kelurahan Pengkol, Kabupaten Jepara, untuk menambah makanan bagi balita. Melalui program Klanting atau Kelola Jelantah untuk Menurunkan Angka Stunting, hasil penjualannya digunakan seluruhnya untuk pemberian makanan tambahan (PMT).
Sekretaris Posyandu Ananda 2, Ita Ridarwati, mengatakan warga membawa minyak jelantah saat kegiatan Posyandu. Kader menyaring minyak yang terkumpul sebelum menjualnya kepada pengepul.
“Dana yang kita dapat dari jelantah tersebut kita alokasikan seluruhnya pada penambahan PMT, baik PMT pemulihan maupun PMT penyuluhan,” kata Ita saat kunjungan lapangan dan pembinaan Posyandu tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, jumlah balita tengkes (stunting) di wilayah layanan Posyandu Ananda 2 tercatat tujuh anak pada tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadi dua anak pada September 2026 dan satu anak pada Oktober 2026. Namun, penurunan itu tidak semata-mata disebabkan Klanting karena penanganan juga melibatkan tenaga medis.
“Walaupun tidak serta-merta karena Klanting, kita tetap melakukan kolaborasi dengan tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut,” ujarnya.
Selain Klanting, Posyandu Ananda 2 memiliki Si Kumbang atau Skrining Tumbuh Kembang untuk mendeteksi kondisi bayi dan balita sejak dini. Ada pula Pos Lima Anak atau Posyandu Peduli Masa Depan Anak yang mendampingi anak putus sekolah maupun keluarga yang mengalami kesulitan mendaftar sekolah.
Kader juga menerima aduan warga terkait pendidikan, sosial, dan bidang lainnya. Aduan didata untuk diteruskan kepada pemerintah kelurahan dan ditindaklanjuti oleh unit terkait.
“Setelah ada aduan, baik dari bidang sosial, pendidikan, maupun yang lainnya, kita mendata aduan tersebut lalu menyerahkannya ke kelurahan untuk ditindaklanjuti ke unit terkait lainnya,” kata Ita.
Posyandu Ananda 2 menjangkau sekitar 300 orang dari berbagai kelompok siklus kehidupan. Khusus balita, sebanyak 28 anak telah terdaftar sebelum kunjungan, kemudian bertambah empat pendaftar baru pada hari tersebut.
Manfaat pelayanan juga dirasakan warga. Nisfi, warga Kelurahan Pengkol yang mengantar anaknya berusia 11 bulan, mengatakan anaknya mendapat pemantauan berat dan tinggi badan, imunisasi, vitamin A sesuai jadwal, serta konsultasi. “Yang nyata itu lebih ke support. Tumbuh kembang anak selalu di-follow up. Kalau sudah imunisasi atau belum, selalu diingatkan sama kader,” ujarnya.
Perwakilan Tim Pembina Posyandu Jawa Tengah, Imelda, mengatakan penilaian TP Posyandu kabupaten mencakup empat komponen, yakni komitmen, program layanan, inovasi, dan kelembagaan. Inovasi dan program layanan memiliki bobot penilaian terbesar.
“Jepara itu menjadi juara tiga karena inovasinya cukup banyak. Ada sekitar 22 inovasi, yang masing-masing bidang itu ada inovasinya masing-masing,” kata Imel.
Ia menyebut inovasi pengelolaan minyak jelantah menjadi salah satu keunggulan Posyandu Ananda 2.
Secara umum, Imel juga menyoroti perlunya memperluas kemitraan dalam pembinaan Posyandu. Menurut dia, kolaborasi perlu melibatkan unsur di luar perangkat daerah, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
“Dari kerja samanya. Kemarin kita belum melihat kerja sama yang sudah dilakukan oleh tim pembinanya. Dari pesaing yang lain, tim pembinanya tidak hanya internal perangkat daerah, melainkan ada lintas sektor yang lain seperti CSR,” ujarnya.
Ketua Harian TP Posyandu Kabupaten Jepara, Inez Hajar, menyebut penguatan Posyandu di Jepara juga dilakukan melalui program lintas sektor. Di bidang pendidikan, Selaras Jepara memperkuat layanan PAUD minimal satu tahun sebelum anak memasuki sekolah dasar. Sementara Sepah Ceting atau Sedekah Sampah Cegah Stunting, menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekaligus mendukung pencegahan tengkes.
Kunjungan lapangan tersebut mencakup Posyandu Ananda 2 di Kelurahan Pengkol dan TP Posyandu Kecamatan Keling. Kegiatan itu diawali di Sekretariat TP Posyandu Kabupaten Jepara.
Dalam penilaian Posyandu tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026, TP Posyandu Kabupaten Jepara meraih juara III kategori kabupaten terbaik. Kecamatan Keling dan Posyandu Ananda 2, masing-masing meraih juara harapan II kategori pembina Posyandu kecamatan dan kelembagaan Posyandu desa atau kelurahan. Penghargaan diserahkan di Semarang pada 2 November 2026.
Marom/JPR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
