Terasistana.Id, Jakarta
KABUPATEN BEKASI – Warga Perumahan Kota Babelan Permai (Kabama), Jalan Swadaya 1, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dibuat panik setelah terjadi ledakan pada instalasi kabel listrik yang memicu kobaran api di atas tiang listrik.
Peristiwa tersebut sontak mengundang perhatian warga sekitar. Api terlihat menyala di bagian atas tiang listrik dan menjalar ke sejumlah kabel, sehingga membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Melihat situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, Ketua RT 029/001, Dusun 1, Candra, langsung mengimbau warga agar tidak mendekati lokasi kejadian.
“Kami mengimbau kepada seluruh warga sekitar agar tidak mendekati area kejadian. Pasalnya, sejumlah kabel yang putus masih dialiri arus listrik sehingga sangat berbahaya apabila tersentuh,” ujar Candra.
Tak berselang lama, tim Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Unit Kebalen bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP). Tim yang dipimpin Danton Hidayat mengerahkan satu unit kendaraan pemadam dengan kekuatan empat personel untuk melakukan penanganan awal.
Petugas Damkar langsung melakukan antisipasi dan pengamanan di sekitar lokasi guna mencegah warga mendekati area berbahaya, sembari menunggu kedatangan petugas PLN untuk melakukan penanganan jaringan listrik.
Candra juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada petugas Damkar serta PLN yang dinilai sigap merespons laporan masyarakat.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Damkar dan petugas PLN yang begitu sigap dan tanggap setelah menerima aduan masyarakat terkait kejadian ini,” ungkapnya.
Beruntung, dalam insiden tersebut tidak ada rumah warga yang terbakar. Tidak ada pula korban luka-luka maupun korban jiwa.
Hingga berita ini diturunkan, penanganan masih dilakukan oleh pihak PLN, termasuk upaya penggantian kabel-kabel yang putus untuk memastikan jaringan listrik kembali aman.
Warga Diimbau Tetap Waspada
Masyarakat di sekitar lokasi diimbau untuk tidak mendekati kabel listrik yang terputus, meskipun api telah padam. Kabel tersebut berpotensi masih bertegangan dan dapat membahayakan keselamatan.
Warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kabel listrik menjuntai, terputus, atau mengeluarkan percikan api.
Kesigapan petugas dan kewaspadaan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya insiden yang lebih besar.
(Sudarto)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")