Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
11/11/2026.
Nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan para pejuang bangsa menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menumbuhkan semangat persatuan dan pengabdian melalui karya nyata demi kemajuan bangsa dan negara.
Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono,S.E., M.M.,menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Sosial Dr. K.H., Saifullah Yusuf,S.I.P.,di TMPNU Kalibata,Jakarta Selatan,pada Selasa (10/11/2026).
Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku,Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”,peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan nilai keberanian,persatuan,dan pengabdian para pahlawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menteri Sosial dalam amanatnya tertulisnya menyampaikan para pahlawan telah mewariskan teladan tentang keberanian,pengabdian, persatuan,serta kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Menurutnya,Nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah tantangan kehidupan saat ini.
“Perjuangan diwujudkan melalui kerja keras,pembangunan berkelanjutan, pendidikan,pelayanan kepada masyarakat,serta upaya menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia,”ujar Menteri Sosial.
Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, diharapkan nilai-nilai kepahlawanan senantiasa menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Udara untuk meningkatkan semangat pengabdian,memperkuat dedikasi, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
