Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Bukan sekadar olahraga bersama, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Muara Tawar menjadikan kegiatan Gowes MTW 2026 sebagai momentum memperkuat solidaritas, membangun budaya kerja sehat, sekaligus menanamkan kepedulian terhadap lingkungan.
Mengusung semangat Corporate Synergy Green Productivity, kegiatan yang digelar pada 17 Oktober 2026 ini diikuti jajaran manajemen dan pegawai PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar. Selain mendorong pola hidup sehat, kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat komunikasi dan membangun sinergi antarkaryawan dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
Rangkaian kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 WIB dengan registrasi peserta dan pemeriksaan kesehatan, termasuk pengecekan tekanan darah. Suasana kebersamaan semakin terasa melalui yel-yel peserta, sebelum dilanjutkan dengan sambutan dari Senior Manager UP Muara Tawar, Harmanto, Vice President CRM 2 PT PLN Nusantara Power, Abdi Nafi, serta Vice President Operasi Pembangkitan SH & Anak Perusahaan PT PLN (Persero), Puji Asmanto.
Dalam kesempatan tersebut, pentingnya kolaborasi dan sinergi menjadi pesan utama. Soliditas sumber daya manusia dinilai sebagai salah satu faktor penting dalam membangun organisasi yang tangguh, adaptif, dan produktif.
Sebelum menempuh perjalanan, seluruh peserta mengikuti pemanasan, pengarahan rute (track briefing), serta doa bersama. Setelah sesi foto bersama, Gowes MTW 2026 secara resmi dilepas jajaran manajemen pada pukul 07.10 WIB.
Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, panitia menyiagakan tim pengamanan, tenaga medis, serta petugas di sejumlah titik pemeriksaan (check point). Dua lokasi pemberhentian, yakni Masjid Jami Darul Amal dan Masjid Jami At Taufiq Alhidayah, juga disiapkan sebagai tempat beristirahat sekaligus penyediaan konsumsi dan minuman bagi peserta.
Perjalanan bersepeda berlangsung hingga sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah menyelesaikan rute, seluruh peserta kembali berkumpul di Gedung Reliability/Saung untuk menikmati makan siang dan beristirahat bersama.
Momen tersebut tidak hanya menjadi penutup kegiatan olahraga, tetapi juga ruang interaksi informal yang memperkuat hubungan antarkaryawan di luar rutinitas pekerjaan sehari-hari.
Dorong Produktivitas Sekaligus Peduli Lingkungan
Lebih jauh, Gowes MTW 2026 membawa pesan penting tentang keberlanjutan lingkungan. Penggunaan sepeda sebagai moda transportasi ramah lingkungan menjadi simbol nyata kepedulian terhadap pengurangan emisi dan pentingnya membangun kebiasaan yang lebih hijau.
Semangat tersebut sejalan dengan konsep Green Productivity, yakni mendorong peningkatan produktivitas perusahaan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Melalui kegiatan ini, PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar berharap budaya hidup sehat, kolaborasi, dan kepedulian lingkungan semakin melekat dalam keseharian seluruh insan perusahaan.
Dengan sumber daya manusia yang sehat, solid, dan memiliki kesadaran terhadap keberlanjutan, PLN Nusantara Power UP Muara Tawar optimistis dapat terus meningkatkan produktivitas serta memberikan kontribusi terbaik bagi keberlangsungan bisnis dan ketahanan energi nasional.
(Sudarto)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")