Terasistana.Id, Jakarta
BEKASI – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Bekasi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang sekaligus mengingatkan generasi penerus agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa.
Bupati Bekasi Dr. Asep Surya Atmaja bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar upacara ziarah nasional dan tabur bunga di makam Pahlawan Nasional KH. Noer Alie, kompleks Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, Ujung Harapan, Kecamatan Babelan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pukul 09.15 WIB tersebut diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, pembacaan doa, hingga peletakan karangan bunga. Prosesi dilanjutkan dengan tabur bunga di pusara KH. Noer Alie, sosok ulama pejuang yang dikenal dengan julukan Singa Karawang-Bekasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bekasi Dr. Asep Surya Atmaja mengatakan, peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali mengingat pengorbanan para pejuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
“Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan yang digelar di makam Pahlawan Nasional KH. Noer Alie di Ujung Malang. Kita mengenang jasa beliau yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia,” ujar Asep.
Ia menegaskan, perjuangan para pahlawan harus terus dilanjutkan oleh generasi sekarang. Namun, tantangan zaman telah berubah. Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata melawan penjajah, kini perjuangan dapat dilakukan melalui pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan perkembangan teknologi.
“Kita melanjutkan perjuangan para pahlawan. Sekarang perjuangan itu kita lanjutkan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi,” tegasnya.
Asep juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki dua lokasi makam pahlawan yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan daerah. Selain makam KH. Noer Alie di wilayah utara, terdapat pula lokasi makam pahlawan di wilayah selatan yang rencananya akan dikunjungi.
“Di Bekasi ada dua, yang satu ada di selatan. Nanti kami pun akan ke sana,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap peringatan Hari Pahlawan dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meneruskan nilai perjuangan melalui karya, prestasi, inovasi, dan kontribusi nyata bagi daerah maupun bangsa.
KH. Noer Alie sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Warisan keberanian, keimanan, nasionalisme, dan pengabdiannya menjadi teladan bahwa perjuangan membela bangsa tidak boleh berhenti hanya karena zaman telah berubah.
Upacara ziarah tersebut turut dihadiri unsur TNI-Polri, jajaran kepala perangkat daerah Pemkab Bekasi, tokoh agama, serta keluarga besar Pondok Pesantren At-Taqwa. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan berakhir sekitar pukul 10.00 WIB.
(Sudarto)










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

