Terasistana.id, Jakarta
JEPARA –
Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar upacara bendera memperingati Hari Pahlawan sekaligus Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-62 di Halaman Sekretariat Daerah Jepara, Selasa (10/11/2026). Upacara yang berlangsung tertib dan khidmat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara selaku inspektur upacara.
Momentum peringatan bersama tersebut turut dihadiri oleh Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Ranna Hidfitriyadi, Wakapolres Jepara Kompol Faris Budiman, Ketua Pengadilan Negeri Jepara Erven Langgeng Kaseh, Ketua Pengadilan Agama Jepara A. Nafi’ Muzakki, serta Kepala Kantor Kemenag Jepara Akhsan Muhyiddin.
Dalam amanatnya, Agung Bagus Kade Kusimantara mengajak seluruh hadirin untuk merenungkan kembali arti perjuangan di era modern. Menurutnya, medan tempur generasi masa kini tidak lagi mengangkat senjata, melainkan berhadapan langsung dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, memperluas kesempatan hidup sehat, serta menuntaskan beragam persoalan sosial.
“Melanjutkan perjuangan para pahlawan berarti bekerja sungguh-sungguh sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Jangan biarkan peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional berhenti sebagai seremonial semata. Jadikan kedua momentum ini sebagai pengingat bahwa setiap generasi memiliki medan perjuangannya sendiri untuk memajukan daerah dan bangsa,” tuturnya.
Mewujudkan makna perjuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara terus memacu berbagai program prioritas di bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jepara tercatat telah menjangkau 54 persen populasi penduduk, melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara pada program eliminasi Tuberkulosis (TBC), penemuan kasus aktif melalui Active Case Finding (ACF) telah terlaksana di 132 lokus dengan menjangkau 13.200 warga, dan 29 lokus sisanya ditargetkan rampung pada November ini dengan sasaran 2.800 orang. Investasi jangka panjang bagi generasi penerus juga direalisasikan lewat operasional 186 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 166.721 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana 208 unit di antaranya telah resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dalam pelaksanaan visi pembangunan Jepara Mulus, kami terus berupaya memastikan pelayanan kesehatan makin mudah dijangkau, merata, dan berkualitas, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh hak atas kesehatan. Mewujudkan masyarakat sehat adalah tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar,” tandasnya.
Sebagai bentuk apresiasi nyata terhadap para pejuang garda terdepan di bidang pelayanan masyarakat, upacara dirangkaikan dengan penyerahan piala dan piagam penghargaan kepada sejumlah tenaga kesehatan berprestasi se-Kabupaten Jepara. Usai seluruh rangkaian seremonial di halaman Setda selesai, rombongan Forkopimda Jepara bertolak menuju Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Dharma untuk menggelar apel penghormatan dan tradisi tabur bunga yang dipimpin oleh Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Ranna Hidfitriyadi, menegaskan komitmen seluruh jajaran pimpinan daerah untuk terus meneladani pengorbanan para pendahulu bangsa.
Marom/JPR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
