Terasistana.Id, Jakarta
Kabupaten Bekasi – Memperingati jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa, Polres Metro Bekasi menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Promoter Polres Metro Bekasi, Selasa (10/11/2026) pagi.
Upacara yang berlangsung pukul 07.00 hingga 07.30 WIB tersebut dipimpin oleh Ps. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, dengan diikuti para Pejabat Utama (PJU), serta perwira dan bintara satuan fungsi Polres Metro Bekasi.
Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tema “Pahlawanku Teladanku Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan”. Tema ini mengajak seluruh masyarakat memandang kepahlawanan bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, melainkan sebagai nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa.
Dalam amanatnya, Menteri Sosial menyampaikan bahwa 10 November mengingatkan kita pada keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Para pendiri bangsa juga mewariskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bukti bahwa mereka memikirkan masa depan seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi mendatang. Pasal 31, 33, dan 34 disebut sebagai jantung konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Tema “melangkah bersama” mengingatkan bahwa membangun bangsa adalah pekerjaan yang membutuhkan kebersamaan. Di sinilah kesetiakawanan sosial mengajarkan agar tidak ada orang yang dibiarkan menghadapi kesulitan seorang diri.
Disampaikan pula bahwa tidak ada perjuangan yang benar-benar ringan, karena di dalamnya ada tenaga yang dicurahkan, pikiran yang digunakan, waktu yang disisihkan, dan tidak jarang materi yang dikorbankan. Para pahlawan telah menunjukkan hal itu dengan pengorbanan yang jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan, dan semangat tersebut perlu terus dijaga dalam kehidupan hari ini.
Pada Hari Pahlawan 2026 ini, Menteri Sosial mengajak seluruh masyarakat meneladani semangat para pahlawan dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dengan semangat itu, masyarakat diajak terus bekerja, berkarya, dan memberi manfaat untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dan memberi kesempatan bagi seluruh rakyat untuk tumbuh bersama.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh rangkaian Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 di Polres Metro Bekasi berlangsung aman dan lancar.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polres Metro Bekasi dalam menghormati jasa para pahlawan serta meneladani semangat perjuangan mereka dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan kamtibmas dapat menghubungi Layanan Polisi 110 atau Layanan Kepolisian Polres Metro Bekasi di nomor 0811-1939-110.
(sudarto)










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

