Terasistana.Id, Jakarta
Kabupaten Belasi . Sebagai upaya menyelamatkan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi serta mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional demi terwujudnya kemandirian bangsa dan swasembada pangan, Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Teguh Andalan Rakyat (LSM BASTARA) telah melayangkan surat pelaporan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).
Ketua Umum BASTARA, Fery Astoni mengatakan, seluas lebih dari lima belas hektare tanah yang masuk ke dalam zona LSD di Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terancam dialihfungsikan menjadi permukiman perkotaan/real estate oleh perusahaan pengembang properti, PT. Mekar Agung Sejahtera.
“Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor CKR/PTP.01/334/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, secara tegas disebutkan bahwa dari total luas 234.990 m², terdapat seluas 153.455 m² yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi sepakat dipertahankan,” beber Fery.
Bukan hanya itu, lanjutnya, DPMPTSP Kabupaten Bekasi pada 30 November 2023 menerbitkan surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 30112310313216003 yang kembali menegaskan bahwa 153.455 m² berada di zona LSD sepakat dipertahankan.
Namun, meski dalam Pertek dan PKKPR telah disebutkan terdapat lahan sawah dilindungi sepakat dipertahankan, PT. Mekar Agung Sejahtera tetap nekat melakukan pembelian tanah tersebut. Pada akhir tahun 2024 PT. Mekar Agung Sejahtera melakukan pembelian seluas lebih kurang 3000 meter tanah milik Boy. Kemudian pada awal tahun 2025 pembelian kedua seluas lebih kurang 8000 meter tanah milik keluarga H. Abdillah.
“Pihak PT. Mekar Agung Sejahtera diduga tidak mengindahkan bahkan sangat tidak perduli program pemerintah tentang ketahanan pangan nasional untuk menuju Indonesia mandiri swasembada pangan. Lahan sawah produktif yang masuk dalam zona LSD tetap dibangun demi keuntungan bisnisnya,” cetus Fery.
Apabila pembangunan diatas tanah berstatus LSD ini tetap dilanjutkan, maka, sangat patut diduga kuat adanya pemufakatan jahat antara pihak oknum pengusaha dengan oknum pemerintah termasuk Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi hingga Kementerian ATR/BPN.
Kerjasama ilegal antara pengembang (developer) dan oknum pemerintah untuk membangun perumahan atau bangunan komersial di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pelanggaran hukum berat. Tindakan ini masuk dalam kategori tindak pidana tata ruang, pengrusakan lingkungan, serta berpotensi besar menjadi tindak pidana korupsi/suap.
“Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi harus bergerak cepat serta transparan dalam mengungkap kongkalikong alih fungsi LSD, Jika dalam prosesnya terbukti ada unsur suap, gratifikasi, atau bagi hasil (kongkalikong keuangan), kasus ini harus ditarik ke undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” tandasnya.
(Redaksi)
