Terasistana.id, Jakarta
Karachi,
09/11/2026.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Letjen TNI (Purn.) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. bergabung dengan perwakilan diplomatik negara- negara ASEAN dalam pertemuan bersama Gubernur Sindh,Syed Muhammad Nehal Hashmi,di Governor House,Karachi,pada Jum’at (30/10/2026).
Dikutib redaksi pada Senin (09/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan Pakistan dengan negara anggota ASEAN melalui kerja sama regional, ekonomi,diplomasi,dan perlindungan lingkungan.
Kegiatan itu menjadi bagian dari kunjungan resmi dua hari ASEAN Committee in Islamabad (ACI) ke Karachi. Delegasi tersebut dipimpin oleh Duta Besar Filipina sekaligus Ketua ACI,Dr. Emmanuel R. Fernandez, dengan melibatkan sejumlah perwakilan negara ASEAN.
Diplomasi ASEAN Pakistan Bahas Kerja Sama Regional
Gubernur Sindh menyambut para diplomat ASEAN dan menekankan pentingnya hubungan yang lebih erat antara Pakistan dan negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan tersebut membuka ruang pertukaran pandangan mengenai tantangan bersama yang membutuhkan koordinasi lintas negara.
Beberapa isu utama yang menjadi pembahasan meliputi:
Kerja sama ekonomi: Penguatan hubungan perdagangan dan peluang kemitraan ekonomi antara Pakistan dan negara anggota ASEAN.
Hubungan diplomatik: Peningkatan komunikasi dan koordinasi antarpemerintah untuk memperkuat kemitraan regional. Perlindungan lingkungan: Kolaborasi menghadapi perubahan iklim,kerusakan lingkungan, banjir,dan bencana alam. Ketahanan kawasan: Pengembangan langkah bersama untuk menghadapi tantangan sosial,ekonomi,dan lingkungan.
Gubernur Hashmi juga menyoroti dampak perubahan iklim dan banjir yang turut memengaruhi negara- negara ASEAN. Ia menilai kerja sama regional dapat membantu negara berkembang menghadapi persoalan lingkungan secara lebih terkoordinasi.
Dubes Chandra Sukotjo Ikuti Penanaman Pohon di Karachi
Setelah pertemuan diplomatik, Gubernur Sindh dan para perwakilan ASEAN mengikuti kegiatan penanaman pohon di ASEAN Corner, Quaid-e-Azam Forest,yang berada di kompleks Governor House.
Kegiatan tersebut mengusung tema “ASEAN-Pakistan: Navigating a Greener Future,Together”. Para peserta menanam pohon sebagai simbol persahabatan,kepedulian lingkungan, dan komitmen bersama terhadap ketahanan iklim.
ASEAN Corner juga menjadi simbol hubungan baik antara Pakistan dan negara-negara anggota ASEAN. Kehadiran ruang tersebut mencerminkan dukungan para diplomat terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus penguatan kemitraan regional.
Kunjungan ASEAN Perluas Kemitraan Pakistan
Rangkaian kunjungan ACI ke Karachi tidak hanya mencakup pertemuan dengan Gubernur Sindh. Delegasi juga bertemu dengan Kepala Menteri Sindh, Syed Murad Ali Shah,untuk membahas peluang perdagangan,investasi, pendidikan,pariwisata,dan kerja sama industri.
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan upaya ASEAN memperluas hubungan dengan pemerintah daerah,pelaku usaha, dan lembaga pendidikan di Pakistan. Diplomasi lingkungan melalui penanaman pohon turut melengkapi agenda kerja sama ekonomi dan hubungan antarmasyarakat.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
