Terasistana.Id, Jakarta
BARITO KUALA – Misi kemanusiaan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berakhir tragis. Helikopter Super Puma bernomor registrasi VH-HGM yang tengah menjalankan tugas water bombing jatuh di perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan.
Insiden tersebut menyisakan duka mendalam setelah satu orang kru dinyatakan meninggal dunia, sementara dua awak lainnya berhasil selamat.
Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) yang melibatkan tim gabungan akhirnya membuahkan hasil pada Minggu (8/11/2026). Korban terakhir atas nama Yayan Supyansuri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan perairan Desa Tabatan Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala.
Proses evakuasi jenazah berlangsung hingga pukul 18.08 WITA. Selanjutnya, korban dibawa menuju Puskesmas Jenamas, Kalimantan Tengah, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Kepala Kantor SAR Banjarmasin, I Putu Sudayana, membenarkan penemuan korban terakhir tersebut. Dengan ditemukannya Yayan Supyansuri, seluruh kru helikopter yang terlibat dalam kecelakaan itu telah berhasil ditemukan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, helikopter Super Puma VH-HGM tengah menjalankan misi pemadaman karhutla melalui metode penyiraman air dari udara atau water bombing ketika kecelakaan terjadi.
Dalam insiden tersebut, dua awak lainnya yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Selandia Baru, yakni Hugh Pagi selaku pilot dan Mick Betteridge sebagai kopilot/teknisi, dilaporkan selamat.
Penyebab Kecelakaan Masih Misterius
Hingga saat ini, penyebab pasti jatuhnya helikopter tersebut masih belum diketahui. Pihak berwenang bersama otoritas penerbangan terkait akan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap kronologi serta faktor yang menyebabkan kecelakaan.
Peristiwa ini menjadi pengingat beratnya risiko yang dihadapi para petugas dalam menjalankan misi kemanusiaan, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan dari udara.
Kantor SAR Banjarmasin menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan serta memberikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bekerja keras dalam operasi pencarian dan evakuasi.
Dengan ditemukannya seluruh kru, operasi pencarian korban helikopter Super Puma VH-HGM di Sungai Barito resmi dinyatakan berakhir.
(Red)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
