Terasistana.id, Jakarta
JEPARA –
Sebanyak 16 rider cilik Komunitas Pushbike Jepara terus mematangkan persiapan menghadapi Festival Olahraga Daerah (FORDA) 2026 yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Latihan rutin digelar untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan mereka menghadapi kompetisi.
Persiapan tersebut salah satunya dilakukan melalui latihan bersama di kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jepara, kompleks Pendopo Kartini, Jumat (6/11/2026) mulai pukul 16.00 WIB.
Komunitas Pushbike Jepara merupakan bagian dari olahraga masyarakat di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Jepara. Latihan bersama menjadi sarana bagi para rider untuk mengasah kemampuan sekaligus membangun kekompakan sebelum berlaga di FORDA 2026.
Ketua KORMI Jepara, Nining Fitriani, mengatakan semangat dan kesungguhan dalam berlatih menjadi modal penting bagi para peserta.
“Anak-anak harus semangat mempersiapkan diri untuk mengikuti FORDA. Kalah dan menang dalam perlombaan itu sudah biasa. Yang penting kita semangat mempersiapkan diri semaksimal mungkin,” ujar Nining.
Untuk meningkatkan kemampuan, Komunitas Pushbike Jepara menggelar latihan rutin dua kali dalam sepekan. Selain mengasah keterampilan mengendarai sepeda tanpa pedal, latihan juga melatih keseimbangan, konsentrasi, keberanian, dan sportivitas.
Pembinaan ini turut melibatkan peran aktif orang tua. Mereka mendampingi dan mengawasi peserta selama latihan, termasuk membantu menyiapkan serta membongkar lintasan (track) setelah kegiatan.
Keterlibatan orang tua diharapkan semakin mempererat kebersamaan dan membangun semangat gotong royong dalam komunitas.
Nining juga mengingatkan seluruh peserta dan orang tua agar menjaga kebersihan kawasan MPP Jepara selama kegiatan berlangsung.
Sementara itu, apabila hujan turun, latihan bersama akan diliburkan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh peserta.
Melalui latihan yang konsisten dan dukungan orang tua, 16 rider Pushbike Jepara diharapkan semakin siap tampil percaya diri serta memberikan penampilan terbaik pada FORDA 2026.
Marom/JPR








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



