Terasistana.id, Jakarta
Karachi,
07/11/2026.
Presentasi ASEAN di State Guest House,Karachi, mempertemukan para diplomat, termasuk Duta Besar RI untuk Pakistan Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. dengan mahasiswa dari sejumlah universitas terkemuka untuk membahas peran ASEAN,diplomasi regional,dan peluang kerja sama Asia Tenggara-Pakistan.
Diplomat ASEAN memperkenalkan peran organisasi regional Asia Tenggara kepada mahasiswa berprestasi dari sejumlah universitas terkemuka di Karachi, Pakistan,melalui kegiatan ASEAN- Pakistan Academic and Youth Engagement pada Kamis (29/10/ 2026).
Dikutib redaksi pada Sabtu (07/11/2026) di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung di State Guest House tersebut menghadirkan dialog antara perwakilan diplomatik dan generasi muda mengenai diplomasi, dinamika kawasan,serta pentingnya kerja sama antarnegara.
Diplomat ASEAN Bangun Dialog dengan Mahasiswa Karachi
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kunjungan resmi ASEAN Committee in Islamabad (ACI) ke Karachi. ACI menyelenggarakan forum akademik dan kepemudaan melalui koordinasi dengan Ministry of Foreign Affairs Liaison Office Pakistan serta Philippine Honorary Consulate General.
Delegasi ASEAN melibatkan perwakilan dari tujuh negara anggota yang menjalankan misi diplomatik di Pakistan diantaranya; Duta Besar Filipina untuk Pakistan,Emmanuel R. Fernandez,memimpin delegasi sebagai Ketua ACI,Duta Besar Indonesia untuk Pakistan,Chandra Warsenanto Sukotjo,dan Duta Besar Myanmar,Wunna Han.
Direktur Jenderal Foreign Affairs Liaison Office Karachi,Muhammad Irfan Soomro,menyambut para diplomat dan menekankan pentingnya pertukaran pendidikan serta hubungan antarmasyarakat. Ia juga menyoroti peran generasi muda dalam memperkuat hubungan ASEAN dan Pakistan.
Mahasiswa Pakistan Pelajari Diplomasi dan Dinamika ASEAN
Para diplomat memperkenalkan pengalaman masing-masing negara dalam membangun kerja sama regional. Mereka juga menjelaskan peluang pendidikan,pengembangan profesional,program beasiswa,inovasi teknologi,dan pertukaran internasional.
Sesi dialog interaktif memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan dan gagasan. Beberapa topik yang menjadi perhatian peserta meliputi:
Integrasi kawasan: Peran ASEAN dalam menjaga persatuan dan kerja sama negara anggota. Hubungan internasional: Hubungan Pakistan dengan ASEAN serta peluang penguatan kemitraan. Pendidikan: Kesempatan pertukaran mahasiswa, beasiswa,dan kolaborasi akademik.
Inovasi teknologi: Potensi kerja sama dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
Ambassador Fernandez mendorong mahasiswa agar terus mengembangkan rasa ingin tahu, inovasi,dan optimisme. Ia menilai generasi muda dapat berkontribusi dalam hubungan internasional melalui gagasan baru dan jejaring lintas negara.
Pertukaran Akademik Perkuat Hubungan ASEAN-Pakistan
Forum tersebut turut menghasilkan gagasan untuk memperluas hubungan akademik secara berkelanjutan. Perwakilan fakultas mengusulkan dialog kebijakan rutin, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta penelitian bersama.
Konsul Kehormatan Filipina di Karachi, Muhammad Imran Yousuf,juga membagikan pengalamannya memperoleh beasiswa untuk belajar ilmu komputer di Filipina. Pengalaman tersebut memperlihatkan peran pendidikan dalam membangun hubungan profesional dan persahabatan antarnegara.
Kegiatan ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya berlangsung melalui pertemuan pejabat pemerintah. Mahasiswa, peneliti, dan profesional muda juga dapat memperkuat hubungan internasional melalui pendidikan serta pertukaran pengetahuan.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
