Terasistana.id, Jakarta
JEPARA –
Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar (Gus Hajar) mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kerukunan antarumat beragama melalui kegiatan Jumat Berangkat di Kecamatan Donorojo, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan yang melibatkan kepala perangkat daerah, BUMD, BUMN, PMI, Baznas, serta sejumlah lembaga lainnya itu diawali dengan kunjungan ke Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Betlehem di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo.
Kedatangan Gus Hajar bersama rombongan disambut hangat oleh pengurus gereja dan jemaat. Setelah bersilaturahmi dan berdialog, rombongan melanjutkan kunjungan ke Vihara Giri Santi Loka yang juga berada di Desa Blingoh.
Kunjungan tersebut disambut antusias oleh umat Buddha setempat. Suasana keakraban dan kebersamaan mewarnai pertemuan antara jajaran Pemkab Jepara dengan pengurus vihara dan umat Buddha.
Dalam sambutannya, Gus Hajar menyampaikan bahwa Jumat Berangkat tidak sekadar menjadi agenda kunjungan pemerintah daerah, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan dan mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang agama.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Pemkab Jepara untuk merangkul seluruh umat beragama tanpa membedakan keyakinan.
“Kami mengajak seluruh umat beragama di Jepara menjaga persatuan antar umat beragama dan tidak membeda-bedakan agama,”ucapnya.
Melalui silaturahmi secara langsung, pemerintah daerah ingin membangun komunikasi, memperkuat toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Gus Hajar berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus terpelihara sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Jepara.
Kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Jepara yang maju, damai, dan sejahtera.
“Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan yang harus kita jaga. Setiap umat beragama memiliki hak, kedudukan, dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,”pungkasnya.
Marom/JPR
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
