Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
04/11/2026.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Letjen TNI (Purn.) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. bersama para kepala misi diplomatik negara ASEAN mengunjungi Karachi dalam agenda diplomatik selama dua hari.
Dikutib redaksi di Jakarta pada Rabu (04/11/2026). Kunjungan yang dipimpin Duta Besar Filipina untuk Pakistan,Dr. Emmanuel R. Fernandez, selaku Ketua ASEAN Committee in Islamabad (ACI),tersebut memperkuat hubungan Pakistan-ASEAN melalui kerja sama perdagangan,investasi, pendidikan,dan pertukaran budaya.
Kunjungan ASEAN ke Karachi Perluas Kerja Sama Ekonomi Pakistan
Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah pertemuan dengan para pelaku usaha Pakistan melalui FPCCI–ASEAN Business Roundtable. Forum yang melibatkan Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) itu mempertemukan diplomat ASEAN,perwakilan pemerintah,dan pemimpin bisnis untuk membahas peluang kerja sama ekonomi.
Para peserta membahas sejumlah peluang penguatan hubungan perdagangan dan investasi antara Pakistan dan negara-negara ASEAN. Karachi menjadi lokasi strategis dalam agenda tersebut karena kota ini merupakan salah satu pusat kegiatan bisnis dan perdagangan Pakistan.
Pertemuan tersebut membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menjajaki peluang kolaborasi lintas negara, memperluas jaringan bisnis, serta mengenali potensi pasar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Diplomat ASEAN Berdialog dengan 50 Mahasiswa Pakistan
Selain agenda ekonomi, para kepala misi ASEAN mengadakan presentasi dan diskusi bersama sekitar 50 mahasiswa berprestasi di State Guest House,Karachi. Kegiatan tersebut memperkenalkan ASEAN kepada generasi muda Pakistan melalui pembahasan mengenai kerja sama regional,hubungan antarnegara,dan peluang kemitraan.
Dialog tersebut memperluas pemahaman mahasiswa mengenai peran ASEAN dalam hubungan internasional. Pertemuan itu juga membuka ruang pertukaran gagasan antara perwakilan diplomatik dan kalangan akademisi Pakistan.
Delegasi ASEAN turut melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Sindh dan Chief Minister Sindh. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi diplomatik dengan pemerintah daerah serta membahas peluang kerja sama di berbagai sektor.
World Culture Festival Karachi 2026 Perkuat Diplomasi Budaya
Rangkaian kunjungan juga mencakup kehadiran para kepala misi ASEAN dalam pembukaan Third World Culture Festival-Karachi 2026. Arts Council of Pakistan Karachi menyelenggarakan festival tersebut sebagai ruang pertemuan seniman dan komunitas budaya dari berbagai negara.
Festival tersebut menghadirkan pertunjukan seni,musik,tari,teater,dan pameran budaya. Kehadiran diplomat ASEAN menunjukkan dukungan terhadap pertukaran budaya sebagai bagian dari hubungan antarnegara.
Kunjungan ke Karachi memperlihatkan komitmen ASEAN dan Pakistan untuk memperluas hubungan melalui jalur diplomasi,ekonomi,pendidikan,dan kebudayaan.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
