Tetasistana.Id, Jakarta .
CIREBON – Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengguncang Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Sekitar 100 anak dilaporkan terdampak setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut pada Selasa (20/10/2026).
Pemerintah Kota Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) langsung bergerak melakukan penanganan terhadap para korban. Langkah cepat dilakukan untuk memastikan anak-anak yang terdampak segera mendapatkan pelayanan medis.
Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama instansi terkait telah dikerahkan untuk menangani situasi tersebut, sekaligus memastikan keselamatan para korban menjadi prioritas utama.
“Langkah cepat dan penanganan medis langsung diambil demi menjamin keselamatan anak-anak yang terdampak. Seluruh jajaran kesehatan telah dikerahkan secara maksimal,” tegas Effendi Edo dalam keterangannya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, anak-anak yang terdampak berasal dari sejumlah lembaga pendidikan dan layanan masyarakat, yakni SDN Kalijaga Permai, SDN Taman Kalijaga Permai, TK Teratai, serta Posyandu PM3B.
Para korban telah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di empat rumah sakit rujukan, yaitu:
1. RSUD Gunung Jati
2. RS Ciremai
3. RS Siloam
4. RS Cahaya Bunda
Penanganan medis terus dilakukan untuk memantau kondisi para korban. Sementara itu, penyebab pasti dugaan keracunan masih harus dipastikan melalui pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut.
Sebagai langkah antisipasi, Badan Gizi Nasional (BGN) membekukan sementara atau melakukan suspend terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga Lima, yang disebut sebagai penyedia makanan dalam kejadian tersebut.
Selain penghentian sementara operasional, sampel makanan juga telah diamankan untuk menjalani pengujian laboratorium. Pemeriksaan ini diperlukan guna mengetahui apakah makanan yang dikonsumsi berkaitan dengan munculnya gejala yang dialami para korban.
Hasil pemeriksaan laboratorium diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab kejadian sekaligus menjadi dasar bagi langkah penanganan dan evaluasi selanjutnya.
Pemerintah Kota Cirebon memastikan akan terus mendampingi proses pemulihan para korban serta memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan dinas terkait.
Penelusuran juga diarahkan pada aspek kelayakan makanan, kebersihan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena program MBG menyasar anak-anak yang membutuhkan asupan bergizi sekaligus jaminan keamanan pangan. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka, termasuk hasil pengujian laboratorium, kondisi terkini para korban, serta hasil evaluasi terhadap SPPG yang bersangkutan.
Hingga penyebab pasti diketahui, dugaan keracunan ini masih memerlukan pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan laboratorium.
(drt)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
