Terasistana.Id, Jakarta .
CILEGON, BANTEN – Insiden kebakaran menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi saat melakukan olah gerak menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2026) sore. Beruntung, seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat.
Berdasarkan keterangan resmi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), percikan api terdeteksi sekitar pukul 16.15 WIB di bagian buritan atau belakang kapal, tepatnya di dek atas yang menjadi area muatan kendaraan kecil.
Sebelum insiden terjadi, KMP Batumandi bertolak dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada pukul 14.52 WIB. Kapal tersebut kemudian mengalami insiden kebakaran saat dalam proses menuju dermaga di Pelabuhan Merak.
Merespons kejadian tersebut, ASDP segera berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan, Basarnas Banten, Polairud, serta sejumlah pihak terkait untuk melakukan penanganan darurat dan mengevakuasi seluruh penumpang maupun awak kapal.
Proses evakuasi dilakukan menggunakan armada gabungan. Para penumpang yang berhasil dievakuasi kemudian diarahkan menuju Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut serta pemeriksaan kondisi kesehatan.
ASDP memastikan proses evakuasi selesai sepenuhnya pada pukul 17.05 WIB. Dalam keterangan resminya, perusahaan menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan awak kapal menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden tersebut.
Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki
Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kebakaran KMP Batumandi belum diketahui. ASDP menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung proses investigasi serta pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Manajemen ASDP juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Perusahaan turut mengapresiasi respons cepat tim gabungan Basarnas, Polairud, dan masyarakat nelayan sekitar yang membantu proses evakuasi sehingga seluruh penumpang dan awak kapal dapat diselamatkan.
Sementara itu, perkembangan penanganan insiden dan informasi mengenai pelayanan penyeberangan pascakejadian akan disampaikan secara berkala melalui saluran resmi ASDP.
Masyarakat dan calon pengguna jasa penyeberangan diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari ASDP sebelum melakukan perjalanan melalui lintasan Merak–Bakauheni.
Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
(dr)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
