Terasistana.id, Jakarta
Banten,
19/10/2026.
Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia,Dyah Roro Esti Widya Putri,B.A.,M.Sc. menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Pakistan,Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. beserta delegasi bisnis Pakistan di sela-sela Trade Expo Indonesia ke-41 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang,Banten,pada Kamis (15/10/2026).
Pertemuan ini membahas peluang kerja sama perdagangan,perluasan diversifikasi produk ekspor Indonesia ke pasar Pakistan,serta percepatan penyelesaian hambatan tarif maupun non-tarif guna mengoptimalkan potensi ekonomi kedua negara.
Wakil Menteri Perdagangan RI menyampaikan apresiasi atas kehadiran delegasi bisnis Pakistan yang berpartisipasi dan mencari peluang kemitraan bisnis dengan para eksportir nasional selama gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 2026.
Dubes RI untuk Pakistan,Letjen TNI (Purn) Chandra W. Sukotjo,M.Sc. menegaskan bahwa KBRI Islamabad siap mengawal kelanjutan dari hasil business matching yang berlangsung selama TEI ke-41 agar tercipta realisasi transaksi konkret dalam waktu dekat.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendag RI Dyah Roro Esti Widya Putri,B.A.,M.Sc. didampingi Direktur Bilateral Kemendag,Basaria Tiara Desika L. Gaol serta Direktur Pengembangan Pasar Dan Informasi Ekspor,Bayu Nugroho. Sementara, Dubes RI untuk Pakistan Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc. juga didampingi Konsultan General Indonesia di Karachi,Mudzakir dan Delegasi pemimpin Bisnis Pakistan.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
