Terasistana.id, Jakarta
Jakarta Utara –
Di tengah kesibukan masyarakat yang memulai aktivitas pada pagi hari, kehadiran polisi di jalan menjadi bagian penting dalam menciptakan perjalanan yang aman, tertib, dan nyaman.
Polsek Tanjung Priok, Polres Metro Jakarta Utara, melaksanakan kegiatan prosedur tetap (Protap) pagi pada Senin (19/10/2026), mulai pukul 06.00 WIB, dengan menempatkan personel di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan arus lalu lintas.
Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya para pekerja, pelajar, pengendara, serta pengguna jalan lainnya yang memulai aktivitas sejak pagi hari.
Personel disiagakan di enam lokasi strategis, yakni TL PTT Jalan Enggano, TL Terminal Tanjung Priok, TL Serrivia Jalan Danau Utara, TL Jubile Jalan Danau Selatan, TL TMMIN Sunter Kemayoran, serta TL Pertigaan Gaya Motor.
Melalui kegiatan tersebut, personel membantu mengantisipasi kepadatan kendaraan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas, sehingga masyarakat dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih tertib dan nyaman.
Di balik pengaturan lalu lintas pada pagi hari, terdapat upaya para personel untuk memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Kehadiran polisi di persimpangan bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi juga menjadi wujud kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan setiap pengguna jalan.
Kapolsek Tanjung Priok, Kompol R. Sigit Kumono, S.H., menekankan pentingnya kehadiran personel di lapangan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian penting dari tugas kepolisian. Kami berupaya hadir sejak pagi di titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, tertib, dan nyaman. Kami juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta saling menghormati sesama pengguna jalan,” ujar Kompol R. Sigit Kumono, S.H. Saat dikonfirmasi, Senin, 19/10/2026
Kegiatan Protap pagi berakhir sekitar pukul 08.00 WIB. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi dilaporkan aman dan kondusif.
Polsek Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kehadiran personel di lapangan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas warga.
RN
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
