Terasistana.id, Jakarta
MOJOKERTO —
Potensi sungai dan kawasan perairan dapat dikembangkan menjadi ruang pembinaan karakter, pencetak atlet berprestasi, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Gagasan strategis ini menempatkan generasi muda bahari sebagai kekuatan penting dalam pemberdayaan wilayah dan pembangunan ketahanan nasional.
Kolonel Marinir Kakung Priyambodo menyampaikan bahwa pembangunan maritim harus dimulai dengan membangun manusianya dan mengoptimalkan potensi wilayahnya.
“Jangan melihat sungai hanya sebagai aliran air. Dengan kreativitas, pembinaan yang konsisten, dan kolaborasi, sungai dapat menjadi laboratorium karakter bahari, tempat lahirnya atlet berprestasi, ruang edukasi generasi muda, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Gagasan tersebut diwujudkan melalui pembinaan generasi muda di Jung Kwatu, Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Melalui konsep Laboratorium Karakter Bahari, aktivitas olahraga dayung menjadi sarana menanamkan disiplin, kepemimpinan, kerja sama, sportivitas, dan daya juang, sekaligus membuka peluang pengembangan wisata air dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kolonel Kakung, inovasi pembangunan tidak selalu harus dimulai dari investasi besar, tetapi dari kemampuan mengenali dan mengembangkan potensi yang telah dimiliki masyarakat.
“Kita harus mampu mengubah potensi lokal menjadi kekuatan nyata. Generasi muda jangan hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi harus dipersiapkan menjadi pelaku perubahan, pencipta prestasi, dan penggerak kemajuan wilayahnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi masyarakat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi olahraga, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pembinaan berlangsung berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata.
“Membangun generasi muda bahari berarti menyiapkan masa depan bangsa. Dari sungai kita membangun karakter, dari potensi wilayah kita melahirkan prestasi, dan dari masyarakat yang berdaya kita memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia yang berjaya sebagai bangsa maritim,” pungkas Kolonel Marinir Kakung Priyambodo.
Git – Red








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



